Intensitas pertemuan politik yang melibatkan Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, belakangan ini menarik perhatian publik dan kalangan internal Partai Demokrat Aceh. Sejumlah agenda silaturahmi strategis yang berlangsung secara terbuka maupun tertutup dinilai sebagai sinyal kuat mengarah pada peluang Illiza untuk menakhodai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Aceh.

Sementara dalam beberapa pekan terakhir, Illiza terlihat aktif menjalin komunikasi dengan sejumlah tokoh penting Demokrat, Illiza tampak melakukan pertemuan silaturahmi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya, sulit menafsirkan langkah tersebut sebagai agenda biasa tanpa makna politik.

Pertemuan-pertemuan itu justru memperlihatkan sinyal kuat bahwa Illiza sedang menempatkan diri dalam orbit strategis kepemimpinan Partai Demokrat, khususnya di Aceh. Dalam struktur partai modern, restu elite pusat—terutama ketua umum dan sekretaris jenderal—menjadi kunci utama dalam menentukan arah kepemimpinan daerah. Karena itu, silaturahmi Illiza dengan AHY dan Teuku Riefky tak ubahnya pintu masuk menuju konsolidasi tingkat tertinggi yang memunculkan spekulasi tentang arah kepemimpinan Demokrat Aceh ke depan.

Bukan sekadar silaturahmi politik, pola yang terbaca justru mengarah pada upaya membangun legitimasi dan dukungan menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Demokrat Aceh.

Illiza bukan figur sembarangan. Ia memiliki kombinasi modal politik yang relatif lengkap-- pengalaman eksekutif, popularitas publik, basis pemilih yang teruji, serta posisi strategis sebagai kepala daerah. Dalam konteks Demokrat Aceh yang membutuhkan figur pemersatu sekaligus magnet elektoral, nama Illiza menjadi relevan -- bahkan ideal.

Kehadiran Illiza dipersepsikan sebagai jawaban atas kebutuhan partai--figur perempuan dengan rekam jejak kuat dan kemampuan komunikasi politik yang dinilai sangat matang.

Tak berlebihan jika pertemuan demi pertemuan itu dibaca sebagai proses “pemanasan mesin politik.” Dalam tradisi partai modern, konsolidasi semacam ini lazim dilakukan jauh sebelum Musda digelar.

Dukungan tidak dibangun secara instan, melainkan melalui lobi, silaturahmi, dan penyamaan visi dengan pemilik suara.

Menariknya, Illiza memilih bersikap tenang dan minim pernyataan. Sikap ini justru memperkuat spekulasi. Dalam politik, diam sering kali adalah strategi. Ia memberi ruang bagi opini publik dan elite partai untuk membaca, menilai, sekaligus menguji respons internal terhadap namanya.

Namun jalan menuju kursi Ketua Demokrat Aceh tentu tidak sepenuhnya mulus. Dinamika internal, rivalitas kader, serta keputusan akhir DPP akan menjadi faktor penentu. Meski demikian, satu hal sulit dibantah -- posisi tawar politik Illiza saat ini sedang berada pada momentum terbaik.

Jika konsolidasi ini berlanjut dan mampu dikapitalisasi secara efektif, bukan mustahil Musda Demokrat Aceh mendatang akan menjadi panggung resmi bagi Illiza Sa’aduddin Djamal untuk naik ke pucuk pimpinan partai berlambang mercy itu di Aceh.

Pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa bukan lagi apakah Illiza masuk bursa Ketua Demokrat Aceh, melainkan seberapa kuat arus dukungan yang telah berhasil ia bangun sebelum palu Musda diketok.

Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Illiza terkait isu pencalonannya sebagai Ketua Demokrat Aceh.

Ia juga belum memberikan konfirmasi terbuka apakah pertemuan-pertemuan tersebut berkaitan langsung dengan agenda Musyawarah Daerah (Musda) Demokrat Aceh mendatang.

Apakah rangkaian pertemuan ini benar-benar menjadi jalan politik Illiza menuju pucuk pimpinan Demokrat Aceh, atau sekadar silaturahmi politik biasa, publik tampaknya masih harus menunggu waktu. Namun satu hal yang pasti, peta politik Demokrat Aceh mulai bergerak dinamis, dan nama Illiza Sa’aduddin Djamal kini berada di pusat perhatian.

(RZD)