Ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak bisa diambil secara serampangan karena dampaknya akan sangat luas, terutama pada sektor pendidikan dan ekonomi masyarakat sekitar. Azmi mengaku telah terlibat langsung dengan PT AR sejak 2006 hingga hari ini.

Selain itu, ia juga telah 10 tahun menjadi pemerhati pendidikan, 10 tahun sebagai anggota DPRD daerah pemilihan Batangtoru, serta 5 tahun memimpin organisasi kepemudaan.

Dengan pengalaman itu, ia menyebut kehadiran PT AR telah membawa perubahan besar bagi kesejahteraan warga.

“Dampaknya luar biasa. Bukan hanya ekonomi, tapi pendidikan juga sangat terbantu. Beasiswa, bantuan CSR, hingga dukungan sosial terus berjalan. Ini fakta yang dirasakan masyarakat,” tegasnya di Pondok Pesantren KH Muhammad Yakub, Angkola Barat Kabupaten Tapsel, Senin, (9/2).

Ia mengungkapkan, pada tahun 2023 saja dividen yang beredar sudah mencapai sekitar Rp 40 miliar, belum termasuk bantuan CSR di berbagai sektor.

Sementara dukungan untuk lembaga pendidikan, termasuk pesantren yang ia pimpin, terus meningkat dalam dua tahun terakhir.

Bahkan, Azmi membeberkan lonjakan kontribusi beasiswa pendidikan PT AR yang sangat signifikan.

Jika pada 2017 angkanya masih sekitar Rp 187 juta, maka pada 2025 hampir menembus Rp 5 miliar.

“Bayangkan loncatannya, lebih dari seratus persen. Ini bukan angka kecil,” ujarnya.

Saat ini, PT AR disebut mempekerjakan sekitar 6.000 hingga 8.000 karyawan, dengan sekitar 70 persen di antaranya merupakan warga lokal.

Menurut Azmi, jika perusahaan ditutup tanpa kajian matang, ribuan keluarga akan langsung kehilangan sumber penghidupan.

Terkait isu pergantian pengelola atau “ganti baju” perusahaan, Azmi mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengganti nama tanpa menjamin kualitas pengelolaan.

“Kalau tidak bisa dikelola sebagus PT AR, lebih baik tutup sekalian daripada merusak tatanan yang sudah berjalan. Tapi penutupan pun harus melalui kajian komprehensif, bukan keputusan politik sesaat,”tegasnya.

Ia menekankan kehadiran PT AR sudah nyata dirasakan masyarakat selama hampir dua dekade.

Karena itu, pemerintah diminta melakukan kajian serius dengan melibatkan semua pemangku kepentingan sebelum mengambil keputusan besar.

“Jangan asal ambil kebijakan. Pendidikan anak-anak, ekonomi warga, dan masa depan daerah ini taruhannya,” pungkas

(HIH/BR)