Demikian kesimpulan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Peningkatan Nilai Tambah Ragam Keunggulan Daerah melalui Sinergi Hilirisasi Agrikultur, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mendukung Peluang Pendalaman Pasar Sektor Jasa Keuangan di Kabupaten Tapanuli Selatan” yang berlokasi di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tapanuli Selatan.

Kegiatan ini digelar OJK dan Pemda untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan hilirisasi sektor unggulan daerah, khususnya komoditi jagung, kopi serta pembudidayaan ikan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha sektor riil, dan sektor jasa keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Provinsi Sumatera Utara, Yovvi Sukandar, menegaskan peran strategis sektor keuangan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

“Sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat,” ujar Yovvi, dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (13/2/2026).

OJK juga menekankan bahwa pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan bagian dari implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan di daerah.

Sejalan dengan Roadmap TPAKD 2026–2030, TPAKD diarahkan untuk berperan sebagai delivery platform di daerah dalam mendorong pembiayaan produktif berbasis potensi lokal, pendalaman pasar sektor jasa keuangan, serta penguatan sinergi lintas sektor.

Pendekatan ini menegaskan bahwa inklusi keuangan tidak hanya diukur dari peningkatan akses, tetapi juga dari kualitas pemanfaatan layanan
keuangan yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi produktif.

Kabupaten Tapanuli Selatan dinilai memiliki potensi ekonomi yang signifikan, khususnya pada komoditi jagung, kopi serta pembudidayaan ikan yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian masyarakat.

Melalui penguatan hilirisasi, potensi tersebut diharapkan tidak berhenti pada tahap produksi primer, tetapi mampu memberikan nilai tambah melalui pengolahan pascapanen, peningkatan kualitas produk, pengemasan, serta perluasan akses pasar termasuk pemanfaatan dukungan pembiayaan dari sektor jasa keuangan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Sofyan Adil, menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan ekosistem pembiayaan sektor riil.

“Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung pelaksanaan programprogram TPAKD dan OJK, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan ekosistem keuangan daerah yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Sofyan Adil.

Melalui pelaksanaan FGD ini, diharapkan terbangun kesepahaman dan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan pelaku usaha dalam rangka memperkuat ekosistem pembiayaan sektor riil, meningkatkan kapasitas usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Selatan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

FGD ini juga menjadi langkah awal penyusunan strategi penguatan sektor unggulan daerah yang lebih terarah, terukur, dan didukung oleh sektor jasa keuangan.

(REL/WITA)