Ini menjadi bukti bahwa objek atau kantor layanan satu atap bertujuan mempermudah dan memangkas birokrasi agar pelayanan semakin cepat dan mudah, sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Deliserdang.

"Sayangnya tidak semua perintah dan arahan Bupati Deliserdang ditindaklanjuti Kadisdukcapil, justru malah sebaliknya tidak mau tahu dan atau tidak tahu bekerja. Akibatnya kerap menimbulkan keluhan dan menjadi topik perbincangan di tengah masyarakat," sebut Ade Chandra SH, MH, kuasa hukum ahli waris Wahid, Selasa (9/6).

Menurutnya, jauh hari keluhan telah disampaikan melalui pesan WhatsApp ( WA) ke Kadisdukcapil. Pesan itu dibaca namun tidak direspons sama sekali.

"Klien saya ingin mengurus pergantian Kartu Keluarga (KK) dan berkas sudah beberapa bulan tidak diproses atau dilayani dengan berbagai alasan klasik. Sehingga pemohon melakukan pengaduan resmi ke Inpektorat Kabupaten Deliserdang," terangnya.

Kasus lain, sambungnya, Disdukcapil dianggap melampaui wewenangnya dengan melarang dan atau menolak warga yang ingin melakukan perubahan status agama di kolom KTP. Bahkan kasus ini telah ditangani Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN Lubukpakam) namun juga tidak berhasil diselesaikan.

Justru sebaliknya, imbuh Ade Chandra, kepala bidang yang bertugas di Disdukcapil Deliserdang menegaskan wajib ada putusan pengadilan sebagai dasar guna pergantian agama pada kolom di KTP.

Terkait itu, Pelaksana tugas (Plt) MAKIN Lubukpakam JS Julyani meminta bupati segera menindak lanjuti keluhan dan pelayanan Disdukcapil yang dinilai buruk.

Sementara itu, Kadisdukcapil Deliserdang Danang Purnama Yuda yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp (WA) dan panggilan telepon, tidak memberikan jawaban.

(HEN/RZD)