Penilaian tersebut mencuat setelah terjadinya insiden keracunan yang menimpa sejumlah siswa penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ada di Kabupaten Asahan, meskipun tidak berakibat fatal.

Informasi yang dihimpun, hingga saat ini DPRD Asahan belum pernah melakukan pengawasan langsung dengan turun ke lapangan untuk memeriksa kondisi di setiap dapur SPPG yang beroperasi di 25 kecamatan se-Kabupaten Asahan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi B DPRD Asahan, Dodi Sayendra membenarkan bahwa pihaknya belum melakukan pengawasan secara langsung ke lokasi dapur SPPG.

"Pengawasan secara langsung seperti turun ke lokasi memang belum kita lakukan, namun untuk pengawasan seperti pemanggilan terhadap SPPI, Korwil BGN maupun mitra SPPG sudah kita panggil untuk melakukan RDPU," ujar Dodi saat dikonfirmasi, Senin (28/9).

Dodi menjelaskan, pihaknya telah beberapa kali melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mengundang Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Indonesia (SPPI), Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (Korwil BGN) Kabupaten Asahan, serta para mitra penyelenggara dapur.

Terkait insiden keracunan siswa yang baru-baru ini terjadi, Komisi B berencana akan kembali menggelar RDPU dengan memanggil seluruh pihak terkait untuk dimintai keterangan dan evaluasi menyeluruh terkait standar operasional prosedur (SOP) keamanan pangan.

"Dengan adanya peristiwa kemarin, kita akan melakukan RDPU lagi dengan memanggil semua pihak yang terkait. Ini sekarang masalah waktu saja yang belum ketemu, dan kerjaan kita cukup banyak di DPRD ini," jelasnya.

Dodi menegaskan, Komisi B berkomitmen akan meningkatkan pengawasan ke depan agar kejadian serupa tidak terulang dan program MBG yang merupakan program prioritas nasional dapat berjalan aman dan sesuai standar gizi.

(ARI/DEL)