"Selain untuk segera direalisasikan, program UHC Premium juga perlu disosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang menjadi penyedia layanan BPJS Kesehatan juga diminta memberikan pelayanan yang optimal," tegas Ketua Komisi II DPRD Medan, H. Kasman Lubis, Lc, MA, di gedung dewan, Selasa (29/9/2026).

Menurutnya, fokus utama UHC Premium bukan hanya pada cakupan kepesertaan, tetapi juga peningkatan keramahan, kecepatan dan kualitas pelayanan, termasuk fasilitas serta tenaga medis di rumah sakit maupun puskesmas.

“Pemerintah Kota Medan perlu memberikan penghargaan dan sanksi kepada rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang terlibat dalam program UHC Premium, sehingga kualitas pelayanan benar-benar terjaga,” ujarnya.

Kasman juga menegaskan, penyesuaian atau penurunan anggaran pada Dinas Kesehatan dalam Perubahan APBD 2026 jangan sampai berdampak terhadap kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat.

“Pelayanan kesehatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus tetap menjadi prioritas. Penurunan anggaran jangan sampai mengurangi akses, mutu dan kecepatan pelayanan kesehatan bagi warga Kota Medan,” tegasnya.

Selain itu, Fraksi PKS meminta Pemko Medan terus meningkatkan fasilitas kesehatan di kawasan Medan Utara, terutama fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.

Kasman menyebutkan, berdasarkan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026, telah disepakati 35 persen belanja pembangunan diprioritaskan untuk wilayah Medan bagian Utara.

“Kami berharap komitmen ini mendapat perhatian dan penanganan yang serius dari Pemerintah Kota Medan, termasuk dalam peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat di Medan Utara,” pungkasnya.

(MC/RZD)