"APBD bukan sekadar dokumen administratif, bukan sekadar kumpulan angka, dan bukan pula sekadar formalitas tahunan antara eksekutif dan legislatif. APBD adalah instrumen politik anggaran, APBD adalah wajah keberpihakan pemerintah kepada rakyatnya," ujar anggota DPRD Medan dari Fraksi Gerindra Dame Duma Sari Hutagalung dalam pemandangan umum terhadap Rancangan APBD Kota Medan TA 2027 di Rapat Paripurna yang digelar di DPRD Medan, Senin (5/10/2026) yang dalam rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Hj Sri Rezeki, H Zulkarnaen S Kom dan Hadi Suhendra dan turut dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas dan para pimpinan OPD Pemko Medan.

Pembahasan APBD 2027, lanjut Duma, jangan hanya terjebak pada pertanyaan berapa anggarannya, tetapi harus lebih jauh, mengapa anggarannya sebesar itu, apa dasar perhitungannya, apa hasil yang ditargetkan, siapa yang menerima manfaat, dan apa ukuran keberhasilannya.

Untuk itu, APBD jangan hanya susun ulang angka pendapatan diproyeksikan Rp 6,98 triliun, belanja Rp 7,16 triliun, pembiayaan Rp 175 miliar. Fraksi Gerindra minta dasar rasional penetapan struktur APBD dijelaskan, kenapa ruang fiskal berubah, apakah karena efisiensi, kebijakan transfer, atau OPD tidak mampu realisasikan anggaran.

Begitu juga target PAD jangan jual optimisme, Gerindra menilai target pendapatan jangan dibuat terlalu rendah biar mudah dicapai, dan jangan terlalu tinggi tanpa dasar hanya biar APBD terlihat sehat. "Itu menjual optimisme di atas kertas. Gerindra minta potensi PAD riil dibuka, termasuk piutang pajak belum tertagih, potensi reklame, parkir, hotel, restoran, hiburan, PBB-P2, BPHTB, dan kontribusi digitalisasi," ujarnya.

Begitu juga soal penanganan banjir di Medan, Dame Duma minta adanya peta prioritas, berapa km jalan dibangun/diperbaiki, berapa titik drainase tuntas, berapa anggaran pemeliharaan vs pembangunan baru. Soal banjir, jangan ukur keberhasilan dari serapan 95%.

"Banjir tidak mengenal batas administrasi, jangan ada ego kewenangan. Yang dibutuhkan rakyat bukan siapa paling berwenang, tapi siapa paling bertanggung jawab," tegas Dame Duma.

Demikian pula halnya dengan upaya pengentasan kemiskinan di Kota Medan, Dame sarankan agar jangan ukur sukses dari jumlah bantuan dibagi, tapi berapa keluarga keluar dari kemiskinan dan mandiri, serta punya exit strategi.

Sorotan tajam juga disampaikan Dame Duma kepada Dinas Perhubungan terkait proyek BRT Mebidang. Dame mengingatkan agar jangan sampai APBD membiayai proyek tapi macat tetap jadi warisan. Keberhasilan BRT harus diukur dari berapa warga pindah dari kendaraan pribadi karena lebih nyaman, aman, murah, tepat waktu, bukan dari jumlah halte.

(MC/RZD)