Analisadaily.com, Medan - Hasil scoping research, potensi mangrove di Sumatera Utara mencapai sekitar 57.000 hektare. Dari luasan tersebut, ternyata sekitar 10.000 hektare mengalami degradasi akibat alih fungsi lahan menjadi tambak dan perkebunan kelapa sawit, dengan tingkat kerusakan mencapai 50–60 persen.
Hal itu diungkapkan Manajer PPIU Sumatera Utara, Aditya Wahyu Putra, SHut saat membuka
Pelatihan Strategi Komunikasi dan Penggunaan Media/Toolkit program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) Sub-Nasional Sumatera Utara di Hotel Cambridge Medan, Rabu-Kamis (7-8/10/2026).
Kegiatan yang diinisiasi SPEAK Indonesia bersama Project Implementation Unit (PIU) Kementerian Kehutanan itu diikuti lebih dari 30 pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, wartawan, lembaga swadaya masyarakat hingga kelompok masyarakat pesisir.
Aditya Wahyu Putra, S.Hut., mengatakan program M4CR bertumpu pada empat pilar, yakni rehabilitasi dan pengelolaan lanskap mangrove, penguatan sosial dan kelembagaan, pengembangan mata pencaharian, serta manajemen efektif.
Menurutnya, keempat pilar tersebut harus berjalan terpadu dan didukung komunikasi yang kuat agar keberlanjutan program dapat terjaga.
Dijelaskan, sesuai data akademisi mencatat luas tutupan mangrove sekitar 76.000 hektare, dengan sekitar 870 hektare di antaranya hilang akibat pembalakan liar. Di sisi lain, sekitar 15.000 hektare kawasan konservasi mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan melalui berbagai program rehabilitasi.
“Dari data ini, tantangan pengelolaan mangrove bukan semata-mata penanaman, tetapi juga pemeliharaan dan keberlanjutan. Kita harus memperkuat koordinasi, melanjutkan program melalui Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD), serta mengurangi ketergantungan pada figur tertentu,” ujar Aditya.
Dia pun menggaungkan semangat pelatihan melalui tagline, “Mangrove Kita Jaga, Manfaat Kita Rasakan, dan Lestari Kita Wariskan.”
Dorong Keberlanjutan Pascaprogram
Akademisi Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara (USU), Oding Affandi, yang mengikuti kegiatan secara daring, menekankan pentingnya keberlanjutan rehabilitasi mangrove setelah program M4CR berakhir.
Menurutnya, pelatihan komunikasi dan kepemimpinan yang digelar SPEAK bersama PPIU Sumut menjadi langkah strategis agar capaian program tidak berhenti ketika dukungan pendanaan eksternal berakhir.
“KKMD harus mampu melanjutkan rehabilitasi mangrove secara mandiri. Ke depan, diperlukan pelatihan lanjutan, seperti digitalisasi, sistem informasi akuntansi, dan penguatan kapasitas kepemimpinan kelompok penerima manfaat,” katanya.
Sementara itu, Founder & Executive Director Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia (YAKOPI), Meilinda Suriani Harefa, menekankan pentingnya komunikasi yang efektif di tingkat masyarakat.
Menurutnya, komunikasi bukan sekadar menyampaikan pesan, tetapi juga kemampuan mendengarkan, memahami konteks lokal, dan membangun kepercayaan dengan masyarakat.
Hal itu diperkuat dalam sesi berbagi pengalaman oleh Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Bahagia Giat Bersama, Zuwandi Tanjung. Ia menceritakan pengalamannya membangun kelompok dari bawah melalui komunikasi yang konsisten, termasuk upaya menyelamatkan kawasan mangrove di Desa Simandulang dari ancaman pelepasan kawasan melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Zuwandi mengatakan kawasan mangrove di Simandulang merupakan hasil penanaman berbagai program pemerintah sejak 2019 hingga 2026 yang melibatkan BPDAS, BRGM, dan M4CR.
“Kalau kawasan itu dilepaskan, banyak lahan mangrove akan hilang. Karena terlibat dalam penyusunan rancangan TORA, kami dapat mengantisipasi dan menyelamatkan kawasan mangrove tersebut,” ujarnya.
Kisah tersebut menunjukkan pentingnya literasi kebijakan dan keberanian masyarakat desa dalam menjaga ekosistem pesisir.
Pada sesi terakhir, staf media SPEAK Sub-Nasional Sumatera Utara, Juliarti Sianturi, memperkenalkan berbagai toolkit komunikasi yang dikembangkan secara partisipatif. Perangkat tersebut dirancang agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kearifan lokal di setiap wilayah sasaran.
Pelatihan hari pertama menegaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi mangrove tidak hanya bergantung pada kanal komunikasi, tetapi juga kemampuan membangun jembatan antara kepentingan ekologis, ekonomi, status lahan, dan keberlanjutan.
Pada hari kedua, Kamis (8/10/2026), dilanjut dengan agenda praktik penggunaan panduan komunikasi berbasis komunitas, keterlibatan media, komunikasi krisis, serta penyusunan rencana tindak lanjut. (MUL)
(DEL)
