Analisadaily.com, Medan — Di balik rimbunnya akar dan hijaunya daun mangrove, tersimpan harapan bagi keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Ekosistem ini bukan sekadar benteng alami yang melindungi pantai dari abrasi, melainkan juga rumah bagi berbagai biota perairan sekaligus sumber penghidupan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Namun, menjaga mangrove bukan perkara menanam pohon semata. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, tata kelola yang kuat, serta keterlibatan masyarakat agar hutan pesisir tetap lestari dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang.
Kesadaran itulah yang mengemuka dalam Forum Komunikasi Daerah (Forkomda) Rehabilitasi Ekosistem Mangrove dan Keberlanjutan yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD), bersama Kementerian Kehutanan, Mangrove For Coastal Resilience (M4CR), Yakopi, dan sejumlah pemangku kepentingan, di Hotel Le Polonia, Medan, Senin (26/10/2026).
Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah, mitra pembangunan, dunia usaha, pegiat lingkungan, dan perwakilan masyarakat pesisir untuk menyelaraskan langkah dalam rehabilitasi serta pengelolaan mangrove secara berkelanjutan.
Berdasarkan Peta Mangrove Nasional 2025, luas mangrove di Sumatera Utara mencapai 62.375 hektare. Sementara itu, Indonesia memiliki sekitar 3,34 juta hektare mangrove atau sekitar 23 persen dari total luas mangrove dunia, menjadikannya salah satu negara dengan kawasan mangrove terluas di dunia.
Angka tersebut menunjukkan besarnya potensi sekaligus tanggung jawab Indonesia dalam menjaga ekosistem pesisir, termasuk di Sumatera Utara.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Sumatera Utara yang juga Ketua KKMD, Heri W. Marpaung, mengatakan mangrove memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus mendukung kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Secara ekologis, mangrove berfungsi sebagai pelindung alami wilayah pesisir dari abrasi, gelombang ekstrem, dan kenaikan permukaan air laut. Ekosistem ini juga menjadi habitat penting bagi berbagai biota perairan.
Sementara dari sisi sosial dan ekonomi, mangrove menyimpan potensi yang dapat dikembangkan melalui sektor perikanan, ekowisata, serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
Meski demikian, Heri mengakui pengelolaan mangrove di Sumatera Utara masih menghadapi berbagai tantangan. Tekanan alih fungsi lahan, degradasi ekosistem, belum optimalnya tata kelola, serta lemahnya koordinasi lintas sektor dan tingkat pemerintahan menjadi sejumlah persoalan yang perlu ditangani bersama.
Menurutnya, upaya rehabilitasi harus berjalan seiring dengan penguatan kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat.
Langkah tersebut, kata Heri, sejalan dengan visi Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan, dengan mengedepankan pengembangan ekonomi hijau dan biru serta pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan tangguh terhadap bencana.
“Rapat ini diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan kerja sama antara KKMD, mitra pembangunan, M4CR, serta media sebagai langkah untuk mewujudkan ekosistem mangrove Provinsi Sumatera Utara yang lestari, berdaya guna, dan berkeadilan dalam mendukung ketahanan pesisir serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Heri.
Ia juga mendorong agar edukasi mengenai mangrove dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan sebagai muatan lokal. Dengan begitu, kesadaran menjaga lingkungan pesisir dapat ditanamkan sejak dini.
Menurut Heri, kemampuan mangrove dalam menyerap karbon juga menjadi alasan penting untuk memperkuat upaya pelestariannya.
“Pesan saya, edukasi mengenai mangrove ini bisa menjadi muatan lokal dalam kurikulum pendidikan. Sebab, mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon yang sangat besar,” katanya.
Membangun Pesisir yang Tangguh
Pengelolaan mangrove yang berkelanjutan membutuhkan pembagian peran yang jelas dan adil. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, begitu pula dunia usaha dan organisasi lingkungan. Masyarakat pesisir harus menjadi bagian utama dari upaya pemulihan tersebut.
PPK IV Parihutan Sagala menekankan pentingnya kolaborasi untuk memulihkan sekaligus mempertahankan kawasan mangrove yang kondisinya beragam.
“Kondisi mangrove kita saat ini beragam. Di sini kita bersepakat untuk memulihkan dan mempertahankannya dengan berbagi peran. Tujuannya satu, menjadikan pesisir kita tangguh secara ekologi sekaligus menghadirkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
Senada dengan itu, Kepala BPDAS Wampu Sei Ular, Sigit Budi Nugroho, mengingatkan bahwa keberhasilan rehabilitasi mangrove tidak hanya diukur dari jumlah pohon yang ditanam, tetapi juga dari ketahanan ekosistem dan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, ketahanan ekologis dan ekonomi merupakan dua aspek yang saling berkaitan. Pengalaman para pegiat lingkungan dan masyarakat yang telah berkolaborasi di lapangan dapat menjadi pembelajaran untuk memperkuat program ke depan.
“Ketahanan ekologi dan ekonomi adalah dua sisi mata uang yang sama. Kita belajar dari pengalaman para aktivis dan masyarakat yang sudah lebih dahulu berkolaborasi di lapangan,” katanya.
Di balik upaya rehabilitasi mangrove, ada peran perempuan dan generasi muda yang turut menjaga sekaligus mengembangkan potensi ekonomi kawasan pesisir.
Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia (YAKOPI), misalnya, mencatat kegiatan restorasi seluas 3.250 hektare dan penanaman lebih dari 12 juta pohon sejak 2021. Bagi organisasi tersebut, capaian itu bukan sekadar angka, melainkan juga bagian dari upaya membangun keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Founder sekaligus Executive Director YAKOPI, Dr. Meilinda Suriani Harefa, memaparkan rencana kerja 2027 yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat lokal, terutama perempuan dan generasi muda pesisir.
Melalui program Women Lead, perempuan pesisir didorong mengambil peran lebih besar dalam kegiatan ekonomi produktif, mulai dari produksi gula nipah dan pengolahan hasil laut hingga pengelolaan ekowisata.
“Kami percaya pada semangat anak muda dan kekuatan perempuan pesisir. Melalui program Women Lead, ibu-ibu di pesisir tidak lagi hanya menonton. Mereka kini menjadi produsen gula nipah, pengolah hasil laut, hingga pengelola ekowisata. Ketika alam dijaga oleh tangan mereka sendiri, ekonomi keluarga mereka pun tumbuh,” jelas Meilinda.
Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat program konservasi, tetapi juga sebagai pelaku utama yang menentukan keberlanjutan pengelolaan mangrove.
Dengan demikian, upaya menjaga lingkungan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan pendapatan keluarga dan penguatan ekonomi desa.
Rehabilitasi Mangrove, Menguatkan Ekonomi Desa
Kolaborasi berskala lebih luas juga dilakukan melalui program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) yang diwakili oleh PPIU Sumatera Utara.
Manajer PPIU Sumut, Aditya Wahyu Putra, memaparkan target rehabilitasi seluas 16.000 hektare di empat provinsi. Di Sumatera Utara, pelaksanaan program dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, antara lain dengan Sekolah Lapang dan pembentukan Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM).
Melalui pendekatan tersebut, masyarakat didorong untuk memahami cara memulihkan ekosistem sekaligus mengembangkan potensi ekonomi yang tersedia di lingkungannya.
Sejumlah kegiatan yang dapat dikembangkan meliputi budi daya kepiting soka, sistem silvofishery atau perpaduan usaha perikanan dengan pengelolaan vegetasi mangrove, hingga pengolahan udang menjadi terasi.
Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian masyarakat. Dengan sumber penghidupan yang lebih beragam, tekanan terhadap kawasan mangrove juga diharapkan dapat dikurangi.
Dukungan dunia usaha turut melengkapi upaya tersebut. PT Pertamina EP Pangkalan Susu Field menghadirkan program Paluh Asri yang mengembangkan konsep Mangrove Hero.
Perwakilan Pertamina, Abdul Rohim, mengatakan pelestarian mangrove perlu dilakukan dengan melibatkan masyarakat, bukan justru menjauhkan mereka dari kawasan yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
“Isu perambahan hutan hanya bisa diselesaikan dengan merangkul masyarakat, bukan menjauhkan mereka. Kami melahirkan Mangrove Hero, yaitu figur-figur lokal yang kami dukung untuk terus melestarikan mangrove. Ini adalah warisan kami untuk anak cucu,” ujarnya.
Keterlibatan masyarakat melalui figur-figur lokal tersebut diharapkan dapat memperkuat kesadaran bersama bahwa menjaga mangrove merupakan tanggung jawab sekaligus kepentingan seluruh pihak.
Menjaga Mangrove, Menjaga Masa Depan
Forkomda Rehabilitasi Ekosistem Mangrove dan Keberlanjutan Sumatera Utara 2026 menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai gagasan dan pengalaman dalam membangun pengelolaan pesisir yang lebih terarah.
Melalui prinsip pentahelix, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media diharapkan mampu memperkuat rehabilitasi mangrove sekaligus membuka peluang ekonomi hijau dan biru yang inklusif.
Sebab, keberhasilan pemulihan mangrove tidak berhenti pada tumbuhnya pohon-pohon baru. Lebih dari itu, keberhasilan tersebut tercermin ketika ekosistem kembali berfungsi, masyarakat memperoleh manfaat ekonomi, dan kawasan pesisir menjadi lebih tangguh menghadapi perubahan iklim serta ancaman bencana.
Menutup kegiatan, Aditya Wahyu Putra mengajak seluruh pihak untuk menjaga semangat kerja sama dan memastikan upaya rehabilitasi terus berlanjut.
“Kita sama-sama punya waktu, dan semoga kita terus berkolaborasi untuk rehabilitasi dan ketahanan pesisir kita,” tuturnya.
Pada akhirnya, merawat mangrove berarti merawat lebih dari sekadar hutan. Di sana ada perlindungan bagi desa-desa pesisir, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat, serta harapan agar generasi mendatang tetap dapat menikmati lingkungan yang sehat dan sumber daya alam yang lestari.(MUL)
(DEL)
