Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan, Sarana, dan Prasarana Permukiman Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ronny Hutahaean, menyampaikan bahwa percepatan target waktu tersebut memerlukan kerja cepat dan penyesuaian di berbagai lini kerja, mulai dari penganggaran hingga eksekusi teknis di lapangan.

"Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto pada Mei 2026 lalu, target pembangunan huntap dipercepat menjadi 2 tahun dari rencana awal 3 tahun. Arahan ini menuntut percepatan penyelarasan alokasi anggaran, material, hingga kapasitas pelaksana di lapangan," ungkap Ronny.

Berdasarkan data Posko Nasional Satgas PRRP, tercatat lebih dari 184.000 rumah mengalami kerusakan di Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat. Dari total target pembangunan 57.027 unit huntap, sebanyak 2.085 unit telah selesai dibangun hingga awal Oktober 2026, sementara 1.882 unit lainnya masih dalam proses konstruksi. Di samping itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut mengawal pembangunan 27.809 unit huntap lewat skema in situ atau pembangunan langsung di lokasi asal warga.

Untuk mendukung kelancaran proyek ini, pihak Kemenko menekankan krusialnya kepastian status lahan, validasi data penerima manfaat, serta keterjaminan rantai pasok material. Penggunaan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), pelibatan UMKM dan tenaga kerja lokal, hingga penyediaan sarana dasar yang dibangun secara sejajar menjadi strategi utama dalam menjaga efisiensi pembangunan.

Isu-isu strategis ini dibahas dalam rapat monitoring dan evaluasi percepatan pembangunan Huntap Pascabencana 2025 di Sumatera yang berlangsung di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, pada Jumat (9/10/2026). Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh pejabat Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kantor Staf Presiden (KSP), Kanwil BPN Sumut, unsur Forkopimda, para bupati, walikota, serta kepala perangkat daerah dari ketiga provinsi terdampak, baik secara tatap muka maupun daring.

Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menegaskan bahwa fokus penanganan pascabencana tidak boleh berhenti pada penyediaan bangunan fisik rumah saja. Menurutnya, keberadaan fasilitas umum dan akses pendukung seperti jalan serta jembatan sangat menentukan keberlanjutan hidup warga penerima manfaat.

"Membangun kembali rumah berarti membangun kembali tempat masyarakat memulai kehidupannya, memulihkan rasa aman, serta mengembalikan harapan untuk menata masa depan. Karena itu, kita membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga, hingga lembaga kemanusiaan," ujar Wagub Surya.

Ia memaparkan bahwa pemerintah kabupaten dan kota memegang peranan kunci untuk mengamankan kepastian lahan, kejelasan status hukum, kesesuaian tata ruang, serta faktor keamanan lokasi dari ancaman bencana susulan.

"Hunian harus memenuhi standar keselamatan serta dilengkapi akses air bersih, sanitasi, listrik, drainase, dan fasilitas pelayanan dasar. Data penerima manfaat wajib diverifikasi dan divalidasi agar bantuan tepat sasaran dan terpantau secara berkala," katanya.

Surya menguraikan, proses pembangunan huntap di Sumut saat ini mengandalkan sinergi lintas pihak. Yayasan Buddha Tzu Chi telah merampungkan 1.103 unit huntap yang tersebar di Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 441 unit, Kota Padangsidimpuan 241 unit, Kota Sibolga 200 unit, Kabupaten Tapanuli Tengah 182 unit, dan Kabupaten Tapanuli Utara 103 unit.

Sementara itu, Posko Bencana Provinsi Sumut mendirikan 100 unit huntap, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengani pembangunan 792 unit. Surya mengakui bahwa kesiapan serta kejelasan status lahan hingga kini masih menjadi salah satu tantangan paling mendesak yang perlu segera dituntaskan bersama demi kelancaran pembangunan di seluruh area Sumut.

(RZD/RZD)