Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi. (Analisadaily/Istimewa)
Analisadaily.com, Jakarta - Penyaluran kredit dan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencapai Rp1.963 triliun hingga September 2026. Nilai tersebut tumbuh 3,08 persen secara tahunan (year on year/yoy), mencerminkan masih besarnya kebutuhan pembiayaan sektor UMKM dalam menopang perekonomian nasional.
Dari jumlah tersebut, industri Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) menyalurkan pembiayaan UMKM sebesar Rp331 triliun atau tumbuh 4,55 persen secara tahunan.
Besarnya penyaluran tersebut mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat arah pengembangan industri PVML agar semakin berperan dalam memperluas akses permodalan, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Salah satu langkah yang ditempuh melalui penyusunan dua peta jalan pengembangan industri untuk periode 2026–2031.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, penguatan pembiayaan UMKM tidak cukup hanya dengan memperluas akses permodalan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, tata kelola, serta pemanfaatan teknologi juga diperlukan agar pelaku UMKM mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing.
Menurutnya, UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional yang memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Karena itu, industri jasa keuangan perlu memperkuat keberpihakan melalui penyediaan pembiayaan yang mudah dan terjangkau.
“Memperkuat pembiayaan UMKM agar memiliki dampak yang semakin nyata merupakan panggilan kemanusiaan dan panggilan keberpihakan kita kepada para pejuang UMKM,” kata Friderica dalam National Forum of Financing Services and Microfinance (NFSM) 2026 di Jakarta, dalam keterangan yang diterima, Sabtu (21/11/2026).
Selain pembiayaan UMKM, OJK juga melihat potensi pengembangan industri PVML syariah dan pembiayaan berkelanjutan sebagai bagian dari penguatan sektor keuangan nasional.
Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK Agusman mengungkapkan, hingga September 2026 pembiayaan industri PVML mencapai Rp1.066 triliun atau tumbuh 9,43 persen secara tahunan. Industri tersebut didukung sebanyak 755 entitas pelaku usaha.
Sementara itu, pembiayaan PVML syariah tumbuh 11,36 persen menjadi Rp125,44 triliun atau mencakup sekitar 11,77 persen dari total pembiayaan PVML. Adapun pembiayaan berkelanjutan pada industri tersebut tumbuh 13,01 persen menjadi Rp212,58 triliun.
Capaian tersebut dinilai menunjukkan ruang pertumbuhan industri PVML dalam memperluas pembiayaan produktif, sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap ekonomi syariah dan transformasi menuju ekonomi hijau.
Untuk memperkuat perkembangan tersebut, OJK meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan PVML Syariah 2026–2031 serta Roadmap Pengembangan dan Penguatan Keuangan Berkelanjutan Bidang PVML 2026–2031.
Roadmap PVML Syariah diarahkan untuk membangun industri yang sehat, berintegritas, dan berdaya saing melalui peningkatan kapasitas, penguatan tata kelola, serta inovasi produk dan skema pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
Adapun roadmap keuangan berkelanjutan berfokus pada penguatan kontribusi industri PVML dalam membiayai transformasi ekonomi hijau, penurunan emisi gas rumah kaca, serta mendukung pencapaian target emisi nol bersih Indonesia pada 2060.
Implementasinya mencakup enam aspek, yakni peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan manajemen risiko dan tata kelola, pengembangan produk, penguatan pengaturan dan pengawasan, pembangunan infrastruktur data dan sistem informasi keuangan berkelanjutan, serta penguatan ekosistem pendukung.
Agusman mengatakan, kedua roadmap tersebut menjadi pedoman bersama bagi OJK dan pelaku industri untuk memperkuat kapasitas, daya saing, serta kontribusi PVML terhadap perekonomian.
“Kita sudah mencapai pertumbuhan dua digit untuk sektor syariah. Kita harus terus maju dan berkembang untuk semakin memperkuat sektor syariah ini,” ujarnya.
Menurut Agusman, implementasi roadmap membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar arah pengembangan industri tidak berhenti pada perencanaan, tetapi dapat diwujudkan melalui langkah konkret dan berkelanjutan.
(REL/WITA)