Muniruddin Desak Sekolah di Sumut Terapkan Permendikdasmen 6/2026, Bullying Tak Boleh Dianggap Sepele

Muniruddin Desak Sekolah di Sumut Terapkan Permendikdasmen 6/2026, Bullying Tak Boleh Dianggap Sepele
Muniruddin Desak Sekolah di Sumut Terapkan Permendikdasmen 6/2026, Bullying Tak Boleh Dianggap Sepele (Analisadaily/istimewa)

Analisadaily.com, Medan – Maraknya kasus perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan di Sumatera Utara. Sekolah tidak boleh lagi sekadar menjadi tempat transfer ilmu, tetapi harus mampu menjamin keamanan, kenyamanan dan perlindungan setiap peserta didik.

Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muniruddin Ritonga, S.H.I., M.Ag., mendesak seluruh sekolah di Sumut menerapkan secara serius Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

Muniruddin yang juga Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumut menegaskan, regulasi tersebut harus diwujudkan dalam praktik nyata, bukan sebatas aturan tertulis atau pemenuhan administrasi sekolah.

"Maraknya bullying adalah alarm serius. Pemerintah daerah, dinas pendidikan hingga pihak sekolah tidak boleh abai. Regulasi sudah ada, sehingga harus dilaksanakan secara nyata, bukan sekadar formalitas di atas kertas," tegas Muniruddin di Medan, Sabtu (21/11/2026).

Menurutnya, Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 memuat empat aspek penting, yakni pemenuhan kebutuhan spiritual, perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital.

Keempat aspek tersebut harus diterapkan secara utuh untuk memastikan peserta didik terlindungi dari kekerasan fisik, tekanan mental, diskriminasi hingga perundungan di ruang digital.

Ia menilai, membangun sekolah aman membutuhkan perubahan budaya dan pola pikir seluruh warga sekolah. Tata tertib saja tidak cukup tanpa keteladanan, komunikasi yang sehat serta keberanian memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban.

Karena itu, sekolah harus membangun lingkungan yang menjunjung tinggi sikap saling menghormati, menghargai perbedaan dan menyediakan ruang pengaduan yang aman bagi peserta didik.

Muniruddin juga mengingatkan bahwa tanggung jawab menciptakan lingkungan pendidikan ramah anak bukan hanya berada di tangan kepala sekolah dan guru. Orang tua, komite sekolah, masyarakat serta pemerintah daerah harus mengambil bagian dalam upaya tersebut.

Komunikasi antara sekolah dan orang tua, katanya, perlu diperkuat agar perubahan perilaku anak, baik yang menjadi korban maupun yang diduga melakukan perundungan, dapat diketahui sejak dini. Penanganan yang cepat dan tepat penting agar persoalan tidak berkembang menjadi kekerasan yang lebih serius.

Selain itu, ia meminta setiap sekolah mengevaluasi kebijakan internal dan pola interaksi antara guru dengan peserta didik. Praktik hukuman yang merendahkan martabat anak serta perlakuan diskriminatif harus dihentikan karena bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.

Muniruddin secara khusus meminta Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten/kota memperkuat pengawasan terhadap implementasi regulasi tersebut.

Menurutnya, keberhasilan Permendikdasmen itu tidak boleh hanya diukur dari dokumen dan kelengkapan administrasi, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan anak-anak di lingkungan sekolah.

"Anak datang ke sekolah untuk belajar dan meraih cita-cita, bukan pulang membawa trauma akibat kekerasan. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman," pungkas legislator dari Dapil Sumut VII tersebut.

Ia berharap penerapan budaya sekolah aman dan nyaman menjadi komitmen bersama sehingga setiap anak dapat belajar, bertumbuh dan mengembangkan potensinya tanpa rasa takut terhadap kekerasan maupun perundungan.
(NAI/NAI)

Baca Juga

Rekomendasi