Pada Selasa (13/10/2026), Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) menggelar ekspose hasil Evaluasi Kesesuaian Fungsi (EKF) kawasan tersebut di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta.

Pertemuan yang dipimpin Direktur Perencanaan Konservasi, Dr. Ir. Ammy Nurwati, M.M., itu merupakan tindak lanjut atas laporan evaluasi yang disampaikan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh. Pembahasan berfokus pada kondisi kawasan saat ini, berbagai tekanan yang dihadapi, dan pilihan pengelolaan yang paling tepat untuk menjaga kelestariannya.

Rawa Singkil memiliki arti penting yang jauh melampaui batas administratifnya. Membentang seluas sekitar 81.823,79 hektare di Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam, kawasan ini merupakan bagian dari Ekosistem Leuser sekaligus habitat penting bagi orangutan sumatera, harimau sumatera, beruang madu, dan berbagai jenis satwa liar lainnya.

Hamparan rawa gambutnya juga menyimpan cadangan karbon yang besar, mengatur tata air, membantu meredam banjir, dan menopang kehidupan masyarakat yang bergantung pada sungai, rawa, serta sumber daya alam di sekitarnya.

Namun, menjaga kawasan seluas itu bukan perkara sederhana. Pembalakan liar, pembukaan lahan, perkebunan kelapa sawit, pembangunan akses, dan gangguan hidrologi akibat kanal terus memberi tekanan terhadap ekosistem. Risiko kebakaran gambut menambah kerentanan kawasan yang memiliki fungsi ekologis penting tersebut.

Nilai Konservasi Masih Kuat

Di tengah berbagai tekanan itu, hasil evaluasi membawa pesan penting: Rawa Singkil masih memiliki dasar ekologis yang kuat untuk dipertahankan sebagai kawasan konservasi.

Onrizal, anggota Tim Kajian EKF Suaka Margasatwa Rawa Singkil yang telah melakukan riset dan kegiatan di SM Rawa Singkil hampir dalam 2 dekade, menilai persoalan utama kawasan ini bukanlah hilangnya nilai konservasi, melainkan tantangan untuk mempertahankan nilai tersebut di tengah perubahan penggunaan lahan dan meningkatnya tekanan manusia.

“Rawa Singkil masih memiliki nilai konservasi yang sangat tinggi. Kawasan ini penting bagi kehidupan satwa liar, sekaligus menjaga tata air dan menyimpan karbon dalam jumlah besar. Persoalan yang kita hadapi sekarang adalah bagaimana memastikan perlindungan habitat, pemulihan ekosistem, dan pengelolaan kawasan benar-benar berjalan efektif,” kata Onrizal.

Menurutnya, perubahan kondisi di sebagian kawasan tidak berarti seluruh fungsi ekologisnya telah hilang. Justru tekanan yang terus berlangsung menunjukkan perlunya pengelolaan yang lebih kuat, mulai dari pengamanan kawasan dan kepastian batas hingga pemulihan hidrologi gambut serta perlindungan habitat satwa. Dari sisi luas kawasan, ia menyampaikan, luas kawasan SM Rawa Singkil kini telah berkurang sekitar 20% dari kawasan awal yang ditetapkan tahun 1998.

Perubahan Fungsi Bukan Tujuan Akhir

Salah satu pilihan yang mengemuka dalam evaluasi adalah kemungkinan perubahan fungsi Rawa Singkil dari suaka margasatwa menjadi taman nasional.

Pilihan tersebut dipertimbangkan karena sistem zonasi taman nasional berpotensi memberikan ruang pengelolaan yang lebih adaptif. Perlindungan habitat dapat tetap menjadi prioritas, sementara area yang telah rusak membutuhkan pemulihan dan sebagian aktivitas tradisional masyarakat dapat diatur secara lebih jelas sesuai ketentuan dan daya dukung lingkungan.

Meski demikian, perubahan fungsi bukan satu-satunya jalan. Mempertahankan fungsi suaka margasatwa dengan memperkuat pengelolaannya, maupun menyiapkan perubahan secara bertahap, tetap menjadi pilihan yang perlu dinilai secara menyeluruh.

Onrizal mengingatkan bahwa perubahan fungsi hanya akan bermakna apabila membawa perbaikan nyata bagi konservasi.

“Yang paling penting bukan mengubah nama atau fungsi kawasan, melainkan memastikan Rawa Singkil terlindungi dengan lebih baik. Kalau perubahan menjadi taman nasional dipertimbangkan, perlindungan habitat inti dan tata air gambut tidak boleh melemah. Kepastian batas, kesiapan pengelola, dan pengaturan akses masyarakat juga harus diselesaikan dengan baik,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pemanfaatan tradisional perlu diatur secara hati-hati. Kepentingan masyarakat harus diperhatikan, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk membenarkan perambahan, memperluas kebun sawit, atau membuka akses baru yang merusak habitat.

Konservasi Tidak Bisa Dipisahkan dari Masyarakat

Evaluasi ini juga memperlihatkan eratnya hubungan masyarakat dengan Rawa Singkil. Kajian sosial-ekonomi yang melibatkan 202 responden di Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Subulussalam menemukan perbedaan pola ketergantungan dan tekanan di setiap wilayah.

Di Aceh Singkil, kehidupan masyarakat lebih banyak berkaitan dengan sungai, rawa, dan perikanan. Sementara itu, di Aceh Selatan dan Subulussalam, persoalan yang menonjol berkaitan dengan penggunaan lahan, perkebunan, serta pembukaan akses.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa satu pendekatan pengelolaan tidak selalu cocok diterapkan di seluruh kawasan.

Pengaturan pemanfaatan tradisional, penguatan kelembagaan desa, kemitraan konservasi, dan pengembangan mata pencaharian berkelanjutan menjadi bagian penting dari rekomendasi evaluasi. Masyarakat perlu mendapatkan kepastian mengenai kegiatan yang diperbolehkan, sementara perlindungan ekosistem tetap menjadi batas yang tidak dapat ditawar.

Keterlibatan masyarakat juga dinilai penting dalam pengawasan, pemulihan gambut, dan penyelesaian konflik pemanfaatan ruang yang selama ini menjadi tantangan pengelolaan kawasan.

Menentukan Langkah ke Depan

Ekspose hasil evaluasi ini menjadi bagian dari proses penelaahan sebelum pemerintah menentukan langkah lebih lanjut bagi SM Rawa Singkil.

Tim kajian merekomendasikan agar setiap pilihan kebijakan didahului oleh rekonsiliasi data spasial, kepastian batas kawasan, kesiapan kelembagaan, serta jaminan perlindungan ekosistem rawa gambut dan habitat satwa liar. Keterlibatan masyarakat dan para mitra konservasi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Direktur Perencanaan Konservasi, Dr. Ir. Ammy Nurwati, M.M. pada bagian penutup ekspos menyampaikan bahwa hasil kajian dan berbagai masukan saat kegiatan ekspos akan dikonsolidasikan oleh tim Ditjen KSDAE untuk disampaikan kepada Menteri Kehutanan.

Pada akhirnya, masa depan Rawa Singkil tidak semata-mata bergantung pada pilihan untuk mempertahankan fungsi suaka margasatwa atau mengubahnya menjadi taman nasional. Ukuran keberhasilannya jauh lebih mendasar: apakah hutan rawa gambut tetap terjaga, satwa liar memiliki ruang hidup yang aman, ekosistem yang rusak dapat dipulihkan, dan masyarakat sekitar memperoleh manfaat tanpa mengorbankan kelestarian kawasan.

Itulah tujuan yang perlu menjadi pegangan dalam setiap keputusan mengenai Rawa Singkil.

(RZD)