Wacana Pelarangan Vape, Pakar Ingatkan Harus Berbasis Bukti dan Pertimbangkan Dampak Ekonomi

Wacana Pelarangan Vape, Pakar Ingatkan Harus Berbasis Bukti dan Pertimbangkan Dampak Ekonomi
Wacana Pelarangan Vape, Pakar Ingatkan Harus Berbasis Bukti dan Pertimbangkan Dampak Ekonomi (Analisadaily/Ist)

Analisadaily.com, Jakarta – Wacana pelarangan rokok elektronik (REL) atau vape kembali mengemuka seiring berkembangnya perhatian terhadap penyalahgunaan vape untuk narkotika oleh oknum tidak bertanggungjawab.

Di tengah perkembangan tersebut, pembahasan mengenai arah kebijakan rokok elektronik dinilai perlu melihat persoalan secara menyeluruh, mulai dari efektivitas pengawasan, pembedaan produk legal dan ilegal, pengendalian penyalahgunaan, hingga dampaknya terhadap tenaga kerja, UMKM, dan kegiatan ekonomi yang terhubung dengan industri REL.

Dalam konteks kebijakan publik secara umum, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, menekankan pentingnya penggunaan bukti yang tepat dalam menentukan bentuk pengendalian suatu produk.

“Pemerintah juga perlu menggunakan bukti yang tepat untuk menentukan bentuk pembatasan yang proporsional,” kata Kristian, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh bentuk pembatasan yang diterapkan, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan aturan dan kemampuan pengawasan di lapangan.

“Saat ini sudah terdapat berbagai ketentuan yang mengatur industri rokok elektronik. Tantangan kebijakan sebenarnya bukan hanya terletak pada ada atau tidaknya larangan. Karena itu, yang tidak kalah penting adalah konsistensi pelaksanaan aturan, kemampuan pengawasan, pengendalian peredaran produk ilegal, dan penindakan terhadap pihak yang menyalahgunakan perangkat vape untuk narkotika,” jelasnya.

Pandangan mengenai pentingnya regulasi berbasis bukti dan penguatan pengawasan tersebut juga turut menjadi pembahasan sebelum MUI menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.

Sejumlah aspek terkait penguatan pengawasa tata niaga hingga kondisi sosial-ekonomi industri turut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Permasalahan Vape/Rokok Elektrik (REL) yang digelar Komisi Fatwa MUI.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Djaka Kusmartata menyampaikan pentingnya membedakan antara vape legal yang berada dalam pengawasan pemerintah dengan penyalahgunaan vape yang beredar melalui jalur ilegal.

Sebabnya, semua vape yang disalahgunakan ini beredar ilegal tanpa pita cukai, jelas berbeda dengan produk vape legal dan resmi.

“Kalau produk vape legal yang diawasi oleh pemerintah itu pasti berpita cukai. Berdasarkan penelusuran dan informasi yang kami kumpulkan hingga hari ini, tidak ada penemuan vape berisi narkoba yang ditempeli pita cukai resmi. Artinya, vape yang disalahgunakan untuk narkotika itu beredar melalui jalur ilegal,” ujar Djaka.

Dalam kesempatan yang sama, Pembina Industri Ahli Madya Direktorat Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Nugraha Prasetia Yogie, turut menekankan pentingnya penguatan implementasi regulasi dan tata niaga industri rokok elektronik.

“Kemenperin akan terus mendorong implementasi regulasi yang seimbang, baik pembatasan usia pengguna hingga pengendalian peredaran, demi menjamin kualitas produk serta melindungi keselamatan konsumen tanpa mematikan ekosistem industri nasional,” kata Yogie.

Menurut Yogie, dampak terhadap masyarakat dan kegiatan ekonomi juga perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan.

Berdasarkan data Kemenperin yang disampaikannya dalam FGD tersebut, terdapat sekitar 200 perusahaan industri rokok elektronik di Indonesia dengan penyerapan tenaga kerja hingga lebih dari 100 ribu orang dari sektor hulu hingga hilir.

Nilai investasi industri ini disebut mencapai Rp31 triliun, dengan nilai ekspor sekitar 518 juta dolar AS. Sektor rokok elektronik juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui cukai.

“Sektor ini menyumbang penerimaan cukai sekitar Rp2,8 triliun per tahun. Nilai tersebut sangat berarti karena hampir setara dengan total anggaran operasional Kementerian Perindustrian di APBN,” ujar Yogie.

Berbagai pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pengendalian rokok elektronik mencakup sejumlah aspek yang saling berkaitan, mulai dari konsistensi implementasi aturan, pengawasan produk legal dan ilegal, pencegahan penyalahgunaan, hingga dampak sosial-ekonomi terhadap industri REL.

Dalam menentukan langkah kebijakan ke depan, berbagai aspek tersebut perlu menjadi bagian dari pertimbangan untuk memastikan pengendalian rokok elektronik berjalan efektif serta tetap mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat.

(RZD)

Baca Juga

Rekomendasi