Ilustrasi potensi inflasi jelang Nataru. (Analisadaily/Ilustrasi -AI)
Analisadaily.com, Medan - Bank Indonesia (BI) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara memperkuat langkah pengendalian harga pangan menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Kenaikan permintaan masyarakat, potensi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem, hingga penurunan produksi menjadi sejumlah risiko yang perlu diantisipasi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sumatera Utara, Ameriza M Moesa, mengatakan pengendalian inflasi dilakukan melalui strategi 4K, yakni menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat tekanan inflasi pada periode Natal dan Tahun Baru dalam beberapa tahun terakhir masih didominasi komoditas pangan. Cabai merah, cabai rawit, bawang merah, tomat, beras, telur ayam ras, dan daging ayam ras menjadi sejumlah komoditas yang kerap memberikan andil terhadap kenaikan harga.
Berdasarkan catatan BI, pola kenaikan harga tersebut terlihat pada periode Nataru sejak 2023 hingga 2025. Karena itu, penguatan pasokan dan distribusi menjadi perhatian, terutama untuk komoditas pangan yang memiliki risiko kenaikan harga menjelang peningkatan konsumsi masyarakat.
Dari sisi ketersediaan, BI bersama TPID mendorong pemenuhan kebutuhan pangan dengan mengutamakan pasokan domestik Sumatera Utara. Kemitraan kelompok tani dengan BUMD, offtaker, dan pedagang juga diperluas untuk mendukung intervensi harga sekaligus menjamin penyerapan hasil produksi petani.
Selain itu, jumlah pedagang mitra Bulog atau Rumah Pangan Kita (RPK) akan diperbanyak untuk memperluas penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), MinyaKita, serta gula ke pasar tradisional.
Dukungan kepada petani juga dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, pelatihan praktik pertanian yang baik atau Good Agricultural Practices (GAP), serta penyediaan fasilitas penyimpanan. Petani binaan bahkan telah mendukung intervensi harga cabai dengan pasokan mencapai dua ton selama Oktober-November 2026.
Sementara untuk menjaga keterjangkauan harga, BI dan TPID akan meningkatkan frekuensi serta cakupan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan intervensi pasar. Pelaksanaannya mengacu pada prinsip tepat lokasi, tepat waktu, tepat komoditas, dan tepat sasaran, terutama untuk cabai, gula pasir, minyak goreng, dan beras.
Pengawasan harga juga diperkuat melalui inspeksi pasar bersama Satgas Pangan guna mencegah penimbunan dan memastikan kepatuhan terhadap harga eceran tertinggi (HET). Pemerintah daerah turut didorong mengoptimalkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk membantu distribusi pangan, khususnya cabai merah dan cabai rawit.
Tidak hanya pangan, kenaikan tarif angkutan udara selama libur akhir tahun juga menjadi perhatian. BI mendorong koordinasi dengan PT Angkasa Pura untuk mengupayakan penambahan penerbangan ekstra pada rute Bandara Kualanamu dan Silangit guna meredam tekanan tarif akibat meningkatnya mobilitas masyarakat.
Pada aspek distribusi, kerja sama antardaerah atau Kerja Sama Antar Daerah (KAD) akan diperkuat melalui kemitraan pedagang, khususnya untuk memenuhi kebutuhan wilayah yang masih mengalami defisit pangan. Kesiapan jalur distribusi selama libur Nataru juga menjadi perhatian, termasuk penyediaan alat berat untuk mengantisipasi bencana akibat tingginya curah hujan.
Konektivitas menuju Kepulauan Nias dan kawasan pantai barat Sumatera Utara turut menjadi perhatian melalui koordinasi jadwal penyeberangan dengan ASDP dan Pelni serta penyiapan jalur alternatif apabila terjadi longsor.
Adapun dari sisi komunikasi, pengendalian permintaan dilakukan melalui pemantauan harga dan pasokan secara berkala menggunakan Early Warning System (EWS). Masyarakat juga didorong menerapkan belanja bijak serta mengonsumsi pangan lokal, termasuk diversifikasi menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan konsumsi rumah tangga.
Inflasi Masih Terkendali
Di sisi lain, perkembangan inflasi Sumatera Utara hingga Oktober 2026 masih menunjukkan kondisi yang relatif terkendali. Berdasarkan data BI, Sumut mencatat inflasi 0,27 persen secara bulanan (mtm) dan 3,19 persen secara tahunan (yoy).
Sementara secara tahun kalender atau year to date (ytd), inflasi Sumut tercatat 1,94 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,40 persen.
BI memperkirakan inflasi Sumatera Utara hingga akhir 2026 tetap berada dalam sasaran nasional sebesar 2,5 persen plus minus satu persen. Pelaksanaan program Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sumatera Utara (GPIPS) bersama TPID menjadi salah satu faktor pendukung pencapaian sasaran tersebut.
Untuk 2026 dan 2027, inflasi Sumut juga diprakirakan kembali berada pada kisaran sasaran 2,5 persen plus minus satu persen. Kondisi ini sejalan dengan upaya penguatan ketahanan pangan, perluasan peran Bulog, serta peningkatan sinergi TPID kabupaten/kota melalui strategi 4K.
Meski demikian, sejumlah risiko tetap perlu diwaspadai. Ketegangan geopolitik global berpotensi mendorong kenaikan harga komoditas pangan dunia, minyak nabati, dan biaya produksi petani. Perubahan iklim ekstrem juga dapat memengaruhi produksi serta kelancaran distribusi pangan.
Di samping itu, peningkatan kebutuhan pangan untuk mendukung program MBG perlu diimbangi dengan pertumbuhan produksi agar tidak menimbulkan tekanan tambahan terhadap harga.
Dengan berbagai langkah tersebut, BI bersama TPID Sumut berupaya menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan, sehingga peningkatan aktivitas masyarakat selama Nataru tidak diikuti lonjakan harga kebutuhan pokok yang memberatkan masyarakat.
(WITA)