Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sumatera Utara, Ameriza M. Moesa, mengatakan optimisme tersebut didasarkan pada meningkatnya kinerja ekspor daerah yang ditopang sektor pertambangan, minyak dan gas, serta komoditas pertanian.

"Kami memperkirakan ekonomi Sumatera Utara pada akhir 2026 masih dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2025. Jika tahun lalu pertumbuhannya sekitar 4,98 persen, maka tahun ini kami perkirakan berada di atas 5 persen," kata Ameriza dalam Forum North Sumatera Economic Xceleration Talk (NEXT) Triwulan II Tahun 2026, di Hotel Adimulia Medan, Kamis (25/6).

Menurutnya, kenaikan harga komoditas global justru memberikan peluang bagi Sumut yang struktur ekonominya masih berbasis sumber daya alam. Kondisi tersebut diperkirakan mampu mendorong peningkatan ekspor bersih (net export) dan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Ameriza menjelaskan, sektor pertambangan serta industri minyak dan gas diproyeksikan menjadi motor pertumbuhan ekonomi Sumut sepanjang tahun ini. Meski demikian, ia mengakui konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan akibat kenaikan harga yang membuat sebagian masyarakat menunda belanja dan mulai menggunakan tabungan untuk memenuhi kebutuhan.

"Perlambatan konsumsi masih dapat diimbangi oleh peningkatan ekspor komoditas pertambangan dan hasil pertanian," ujarnya.

Di sisi lain, BI tetap mewaspadai berbagai risiko global yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi nasional maupun daerah. Ketidakpastian global, termasuk konflik di Timur Tengah dan gejolak pasar keuangan internasional, dinilai dapat memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan stabilitas harga.

Sebagai respons, Bank Indonesia telah menempuh berbagai kebijakan stabilisasi, termasuk menaikkan suku bunga acuan BI-Rate hingga 5,75 persen. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus memastikan inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen pada 2026 dan 2027.

Namun, Ameriza menegaskan BI tidak hanya fokus pada upaya stabilisasi ekonomi. Bank sentral juga terus mendorong pertumbuhan melalui kebijakan makroprudensial yang diarahkan untuk memperkuat intermediasi perbankan dan meningkatkan penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif.

Selain itu, BI juga mengoptimalkan kebijakan sistem pembayaran guna memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui konsep sistem pembayaran yang cepat, mudah, aman, dan andal, BI berharap pelaku usaha, khususnya UMKM, semakin mudah mengakses layanan transaksi digital.

Dari sisi inflasi, Ameriza meyakini laju inflasi Sumut pada akhir 2026 dapat kembali masuk ke dalam rentang target BI, yakni 2,5 persen plus minus 1 persen, setelah pada 2025 sempat menembus di atas 4 persen.

Optimisme tersebut didukung oleh membaiknya kondisi cuaca dibandingkan tahun sebelumnya sehingga produksi pertanian meningkat. Selain itu, dampak berbagai bencana yang sempat mengganggu distribusi barang dan aktivitas ekonomi juga mulai berkurang.

"Kami berharap seluruh pihak terus memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar inflasi tetap terkendali dan tidak melampaui batas atas target, yaitu 3,5 persen," katanya.

Dalam kesempatan itu, Ameriza juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan ekonomi daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi Sumatera Utara tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan dukungan pemerintah daerah, instansi vertikal, sektor perbankan, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.

Ia menegaskan BI Sumut siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah melalui penguatan investasi, digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah, pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan UMKM, penguatan ketahanan pangan, serta penyediaan berbagai kajian dan rekomendasi kebijakan.

"Dengan kolaborasi yang solid dan sinergi kebijakan yang harmonis, saya optimistis Sumatera Utara mampu mengubah tantangan menjadi peluang dan terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," ujar Ameriza.

Fondasi Ekonomi Daerah Kuat

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution yang diwakili Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi global saat ini hanya berada pada kisaran 2,5 hingga 3 persen, lebih rendah dibandingkan periode pascapandemi. Selain itu, dinamika tarif perdagangan internasional dan ketegangan geopolitik turut memengaruhi kepercayaan investor.

Menurut Poppy, kondisi global juga diwarnai fluktuasi harga pangan dan energi, gangguan rantai pasok, serta meningkatnya volatilitas pasar keuangan yang mendorong investor beralih ke aset aman seperti dolar AS dan emas.

“Perubahan iklim juga menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu sektor pertanian dan ketahanan pangan, termasuk di daerah,” ujarnya dalam Forum North Sumatera Economic (Next) Triwulan II.

Dampak dari berbagai gejolak global tersebut, lanjutnya, berpotensi menimbulkan gangguan pasokan pangan dan energi, meningkatkan biaya produksi, menekan ekspor, serta memengaruhi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri pengolahan. Kondisi itu juga dapat berdampak pada investasi dan penyerapan tenaga kerja di sejumlah sektor ekonomi.

Meski demikian, Poppy mengapresiasi kinerja perekonomian Sumatera Utara yang tetap menunjukkan ketahanan. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Sumut pada triwulan terbaru mencapai 4,98 persen atau hampir menyentuh 5 persen.

“Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Sumatera Utara tetap tumbuh. Ini menunjukkan fondasi ekonomi daerah yang cukup kuat untuk terus bergerak dan berkembang,” katanya.

Selain itu, nilai ekspor Sumut tercatat meningkat 42,29 persen, sementara penyaluran kredit UMKM mencapai Rp5,522 triliun kepada sekitar 82 ribu debitur.

Untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah, Pemprov Sumut terus mendorong berbagai strategi, antara lain pengendalian inflasi, perluasan akses keuangan, penguatan UMKM digital, pembentukan petani champion, serta peningkatan literasi investasi masyarakat. Poppy menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemprov Sumut, Bank Indonesia, OJK, BPS, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Forum NEXT Triwulan II ini diharapkan menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menjaga stabilitas perekonomian dan sistem keuangan Sumatera Utara serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

(WITA)