Proyek strategis nasional yang didukung pembiayaan dari Bank Dunia dan Agence Française de Développement (AFD) Perancis ini ditargetkan rampung pada Juni 2027 dan menjadi bagian dari program Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP) yang direncanakan untuk 20 kota di seluruh Indonesia dengan total kebutuhan pendanaan mencapai Rp 43,3 triliun hingga 2029.

Demikian Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara (Kadishub Sumut) Yuda Pratiwi Setiawan, SSTP, MSP melalui Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Ir Malik Assalih Harahap, ST, MM IPM, ASEAN Eng kepada Analisadaily.com ketika dihubungi Rabu (5/8).

Malik yang tengah mengikuti Seminar Nasional Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) di Jakarta, Selasa (4/8) mengungkapkan BRT Mebidang akan melayani 12 rute pada tahap awal operasional.

Sebanyak 10 rute berada di wilayah Kota Medan, sedangkan dua rute lainnya dikelola Pemprov Sumut bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan.

Dua rute yang berada di bawah pengelolaan Pemprov Sumut meliputi Rute Binjai–Medan–Carrefour dan Rute Lubukpakam–Amplas–Simpang Pelangi-Teladan

"Harapan kita dengan adanya angkutan massal ini mengurangi kemacetan, mengurangi emisi gas karbon, kemudian transportasi hijau," ujar Malik sembari menyampaikan Sistem BRT Mebidang akan didukung hingga 273 unit armada bus dengan waktu tunggu sekitar 15 menit, dilengkapi teknologi Intelligent Transport System (ITS) dan Area Traffic Control System (ATCS)—sebuah lompatan teknologi yang selama ini hanya dinikmati di kota-kota besar seperti Jakarta.

Uji Coba

Lebih lanjut Malik Harahap menyampaikan bahwa uji coba perdana bus listrik BRT Mebidang akan dilakukan pada 18 Agustus 2026 mendatang dengan 3 unit bus yang melayani dua rute awal Medan–Terminal Lubuk Pakam dan Medan–Terminal Ikan Paus.

"Kita akan uji coba pada tanggal sekitar 18 Agustus, 3 unit, yaitu rute Medan–Terminal Lubuk Pakam kemudian Medan–Terminal Ikan Paus dan Operasionalnya tgl 8 Desember 2026 dengan 30 Unit bus dengan 2 Rute yaitu Medan -Terminal Lubuk Pakam dan Medan -Terminal Ikan Paus. Harapan kita akan dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana untuk bepergian sehari-hari," paparnya.

Menurutnya di kawasan Mebidang, mobilitas masyarakat masih didominasi kendaraan pribadi.

Angka okupansi kendaraan pribadi yang tinggi menjadi salah satu penyebab kemacetan dan polusi udara yang semakin parah di kawasan metropolitan ini.

"Harapan kita dengan adanya BRT ini, bus listrik ini, minimal 60-80% sudah kita pindahkan menjadi angkutan umum," tegasnya.

Bus yang dioperasikan merupakan bus listrik murni (pool listrik), sejalan dengan komitmen Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution untuk mendorong transportasi hijau sebagai bagian dari agenda pengendalian emisi karbon dan peningkatan kualitas udara di kawasan Mebidag.

Dalam kesempatan itu ia juga menyampaikan salah satu tantangan utama pengembangan BRT Mebidang adalah koordinasi lintas wilayah, mengingat sistem ini melintasi tiga daerah otonom: Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deliserdang.

"Masalahnya bukan rumit, tapi koordinasinya juga memang karena dari World Bank sendiri. Yang membangun koridor, halte, dan lain-lain dibangun oleh Kementerian," paparnya.

Terkait pembiayaan operasional, akan diterapkan skema subsidi sharing antara Pemprov Sumut dan kabupaten/kota yang dilalui.

"Berapa yang menjadi disubsidi Pemprov, Medan, Deliserdang dan Binjai. Saya pikir ini akan settle, akan duduk bersama," jelasnya.

Model subsidi sharing ini menjadi krusial mengingat BRT Mebidang melintasi wilayah dengan kapasitas fiskal yang berbeda-beda. Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus duduk bersama untuk menentukan porsi subsidi yang adil dan berkelanjutan.

Selanjutnya Ketua Umum DPP Ikatan Alumni SMAN-7 Medan itu juga mengungkapkan pada 2027, setelah infrastruktur selesai dibangun, akan dibentuk satu manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersendiri yang mengelola transportasi publik di kawasan Mebidang.

"Begitu nanti infrastruktur sudah selesai dibangun, di Juli itu sudah ada satu manajemen BUMD tersendiri yang mengelola transport publik," jelasnya

Saat ini, konsultan pendamping untuk dua koridor yang menjadi kewenangan Pemprov Sumut adalah PT Surveyor Indonesia. Untuk operatornya menggunakan Skema buy the service(BTS)

"Harapan kita di tahun 2026 sudah terbentuk BUMD tersendiri untuk Mengelola BRT Mebidang Artinya, apa yang kita lakukan atau PSD-nya Pak Gubernur Sumatera ini bisa menjadi salah satu percontohan untuk transportasi publik yang ramah lingkungan, menggunakan listrik, nyaman, dan keamanannya dijamin," pungkas Malik.

Akhirnya ia menyampaikan kehadiran BRT Mebidang menandai upaya serius untuk mentransformasi keberhasilan transportasi publik Jakarta ke daerah. Berbeda dengan Jakarta yang berada dalam satu kawasan DKI, BRT Medan harus melintasi kabupaten dan kota dengan koordinasi yang lebih kompleks.

"Jakarta bedanya mungkin dia di satu kawasan saja di DKI. Kalau BRT Medan itu kan ada kabupaten dan kotanya," jelas Malik.

Meski demikian, ia optimistis kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota akan berjalan baik. Dengan target operasional penuh pada 2027, BRT Mebidang diharapkan menjadi model bagi pengembangan transportasi massal di kota-kota metropolitan lainnya di Indonesia.

Kehadiran BRT Mebidang juga membuka peluang bagi peningkatan ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM di sekitar halte, pengurangan biaya logistik, dan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pusat-pusat kegiatan ekonomi. Dari sisi lingkungan, pengurangan emisi karbon diperkirakan mencapai puluhan ribu ton CO? per tahun seiring dengan peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan massal berbasis listrik ujar Malik Harahap yang juga Ketua Persatuan Insinyur Indonesia( PII) Kota Medan.