Rektor Salah Satu PTS di Medan Dilaporkan Terkait Dugaan Manipulasi Dokumen dan Hentikan Upah Sepihak

Rektor Salah Satu PTS di Medan Dilaporkan Terkait Dugaan Manipulasi Dokumen dan Hentikan Upah Sepihak
Rektor Salah Satu PTS di Medan Dilaporkan Terkait Dugaan Manipulasi Dokumen dan Hentikan Upah Sepihak (Analisadaily/Ist)

Analisasaily.com, Medan - Tim Kuasa Hukum dari Kantor Hukum Lukman S Ginting & Partners secara resmi mengawal proses hukum atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dan pelanggaran hak normatif ketenagakerjaan yang menimpa salah seorang dosen tetap Yayasan di salah satu perguruan tinggi swasta (PTS) di Medan, Dr. Alex Tribuana Sutanto.

Kuasa hukum pelapor, Juliadi Kaban, SH menyampaikan bahwa perkara ini telah dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dengan Nomor Laporan Polisi : LP/B/1691/X/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA terkait dugaan Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dalam Pasal 391 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru) dan atau Manipulasi Dokumen Elektronik dalam Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE.

Juliadi Kaban menjelaskan, kliennya merupakan dosen tetap yayasan yang diangkat secara sah berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Prima Indonesia Nomor: 008/SK/YPTPI/V/2018 tertanggal 17 Mei 2018.

Permasalahan mencuat menjelang akhir Februari 2026 ketika kliennya mengakses portal resmi pemerintah, SISTER (Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi) Kemdiktisaintek. Di dalam akun pribadinya, ditemukan sebuah dokumen elektronik berupa Surat Perjanjian Kerja Nomor : 006/PK/R/UNPRI/XII/2019 yang mencantumkan tanda tangan kliennya.

"Klien kami menegaskan secara sadar dan di bawah sumpah tidak pernah melihat, menyetujui, apalagi menandatangani surat perjanjian kerja tahun 2019 tersebut sejak pertama kali mengabdi pada 2018. Kami menduga kuat ada oknum operator atau pihak tertentu di internal kampus yang memalsukan tanda tangan klien kami lalu mengunggahnya ke sistem informasi resmi negara agar seolah-olah otentik," tegas Juliadi Kaban kepada awak media di Medan, Rabu (18/11).

Selain dugaan manipulasi data akademik, tim kuasa hukum juga menyoroti tindakan semena-mena pihak kampus yang menghentikan pembayaran upah pokok kliennya secara sepihak sejak setelah pembayaran terakhir pada 6 April 2026. Padahal, lanjutnya, berdasarkan data resmi pangkalan data pendidikan tinggi hingga akhir Agustus 2026, kliennya tercatat masih berstatus dosen tetap yayasan aktif dan tidak pernah menerima surat pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun surat peringatan apa pun.

"Tetapi sejak Mei 2026, upah tetap klien kami dihentikan tanpa dasar hukum yang jelas dan diganti hanya dengan honor mengajar yang metode perhitungannya tidak pernah transparan. Ini jelas melanggar hak normatif pekerja sesuai UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja jo. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan jo. PP No. 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan," tambah Juliadi Kaban.

Saat ini, kata Juliadi Kaban, proses penyidikan di Polda Sumut berjalan dengan agenda pemeriksaan saksi korban dan saksi-saksi pelapor. Tim kuasa hukum telah menyerahkan sejumlah dokumen pembanding asli dan secara resmi memohon penyidik untuk melakukan uji Laboratorium Forensik (Labfor) terhadap tanda tangan sengketa serta penelusuran jejak digital (digital forensics) pada server SISTER Kemdiktisaintek.

Selain jalur pidana dan persiapan gugatan perselisihan hubungan industrial melalui Disnaker Kota Medan, lanjutnya, dalam waktu dekat pihaknya juga akan melayangkan pengaduan formal ke LLDIKTI Wilayah I Sumut agar segera melakukan audit investigatif terhadap tata kelola kepegawaian di kampus tersebut.

"Kasus ini bukan sekadar persoalan hak individu klien kami, melainkan menyangkut integritas sistem data pendidikan tinggi nasional dan perlindungan martabat profesi dosen swasta di Sumut. Kami mengapresiasi langkah cepat penyidik Polda Sumut dan berharap perkara ini segera terang benderang," tandas Juliadi Kaban.

Saat dikonformasi ke pihak kampus, Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) di Universitas Prima Indonesia (UNPRI), Medan, Dr. Devi Marlin, SH, MH menyampaikan bahwa rektor sedang tidak berada di tempat. "Nanti informasinya akan kita sampaikan, ya." katanya.

(HEN/RZD)

Baca Juga

Rekomendasi