Darma Putra: Perubahan Perda P4GN Perkuat Perlindungan Generasi Muda dari Ancaman Narkoba (Analisadaily/istimewa)
Analisadaily.com, Medan – Perang melawan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan penindakan aparat penegak hukum. Pencegahan sejak dini, keterlibatan keluarga, penguatan pendidikan, pengawasan lingkungan, hingga pemulihan korban penyalahgunaan narkotika harus menjadi gerakan bersama
Semangat itulah yang hendak diperkuat melalui perubahan Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumut, Darma Putra Rangkuti SHut MSi, mengatakan perubahan regulasi tersebut diarahkan untuk membangun kebijakan pencegahan dan pemberantasan narkotika yang lebih terpadu, terukur, dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikannya dalam rapat paripurna DPRD Sumut, Rabu (18/11/2026), saat memaparkan pokok-pokok materi perubahan perda tersebut.
Darma menjelaskan, pembaruan regulasi ini memiliki sejumlah tujuan strategis, mulai dari meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika, memperkuat peran pemerintah daerah dan masyarakat, hingga memperluas akses pelayanan rehabilitasi medis dan sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika.
Salah satu substansi penting adalah penguatan antisipasi dini. Langkah pencegahan diperluas melalui pemasangan tanda larangan, kampanye, penyebaran informasi, pengawasan tempat-tempat rawan, serta patroli gabungan di jalur transportasi dan kawasan perairan.
Pencegahan juga tidak lagi hanya bertumpu pada pendekatan formal. Pemerintah daerah didorong melibatkan keluarga, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, media massa, komunitas, dan lembaga adat melalui seminar, lokakarya, festival seni budaya, pelatihan, sosialisasi, serta pembinaan desa dan kelurahan bersih narkoba.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap peredaran dan penggunaan rokok elektrik atau vape. Melalui penyisipan Pasal 8A, rancangan perubahan perda mengatur penguatan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan produk tersebut, termasuk usulan ketentuan larangan peredaran dan penggunaan serta sanksi administratif yang akan dibahas sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, tanggung jawab satuan pendidikan dan perangkat daerah diperkuat dalam melaksanakan sosialisasi, kampanye, konsultasi, penyebaran informasi, serta berbagai upaya pencegahan sesuai kewenangannya.
Di bidang kesehatan, perubahan perda turut mengatur fasilitas pencegahan berbasis transportasi, usaha perdagangan obat, dan instansi kesehatan. Termasuk pemeriksaan narkotika dan psikotropika bagi pekerja transportasi serta pengawasan penggunaan obat yang mengandung narkotika dan psikotropika sesuai ketentuan.
Tidak kalah penting, pemerintah daerah diarahkan memperkuat fasilitas rehabilitasi medis dan sosial, pendampingan pascarehabilitasi, serta pemberian kesempatan kepada korban untuk memperoleh keterampilan kerja, melanjutkan pendidikan, dan membangun kembali kehidupan sosialnya.
Menurut Darma, pendekatan rehabilitasi harus memberikan ruang bagi korban penyalahgunaan narkotika untuk pulih dan kembali berdaya di tengah masyarakat.
Penguatan kelembagaan juga menjadi bagian dari perubahan regulasi melalui pembentukan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
Tim tersebut diharapkan memperkuat koordinasi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan dalam menyusun rencana aksi daerah, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta melakukan pengawasan dan pelaporan.
Melalui perubahan perda ini, DPRD Sumut mendorong agar perang melawan narkoba tidak berhenti pada penindakan ketika kejahatan terjadi, tetapi dimulai dari keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, hingga tersedianya layanan pemulihan yang memadai.
Perlindungan generasi muda menjadi salah satu tujuan utama. Sebab, masa depan Sumatera Utara tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan terbebas dari ancaman narkotika.











