Hakim MK Soroti Karakteristik Rokok Elektronik Legal dan Kontribusinya Terhadap Perekonomian

Hakim MK Soroti Karakteristik Rokok Elektronik Legal dan Kontribusinya Terhadap Perekonomian
Hakim MK Soroti Karakteristik Rokok Elektronik Legal dan Kontribusinya Terhadap Perekonomian (Analisadaily/Ist)

Analisadaily.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan pengujiaan materiil Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Selasa (17/11). Dalam agenda sidang yang mendengarkan keterangan dari pihak pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Kesehatan, para hakim MK menanggapi paparan pemerintah dengan menekankan pada karakteristik rokok elektronik legal dan kontribusinya terhadap perekonomian.

Hakim anggota Liliek P. Adi meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai perbandingan risiko kesehatan antara rokok elektronik dan rokok, secara khusus dengan memisahkan penggunaan rokok elektronik legal dari penyalahgunaannya untuk konsumsi zat terlarang. Terlebih Kementerian Kesehatan menerangkan bahwa karakteristik rokok elektronik berbeda dari rokok, seperti tidak menghasilkan asap pembakaran.

“Kami mohon diberikan pandangan perbandingan risiko yang bisa dihadapi. Kami ingin perbandingannya dari segi kesehatan, rokok elektronik apabila dibandingkan dengan rokok,” ujar Liliek, dalam keterangan Rabu (18/11/2026).

Sementara itu, Hakim anggota Arsul Sani menanyakan mengenai kerangka regulasi yang telah berlaku. Ia menyoroti bahwa rokok elektronik sejatinya telah termasuk dalam pengaturan zat adiktif dalam UU Kesehatan, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui PP Nomor 28 Tahun 2024. Hal tersebut menjadi perhatian Mahkamah untuk menelusuri kembali landasan dan konsistensi kebijakan pemerintah terhadap produk yang sebelumnya telah ditempatkan dalam kerangka pengaturan.

“Pasal 149 dan Pasal 150 ini sudah ditunaikan juga dalam PP 28 Tahun 2024, ya, Pasal 429 dan seterusnya,” ujar Arsul. Ia kemudian meminta pemerintah menyerahkan risalah pembahasan ketentuan tersebut agar Mahkamah dapat melihat dasar pertimbangan yang melandasi pengaturan yang telah berlaku.

Dalam persidangan, aspek ekonomi dari keberadaan industri rokok elektronik juga menjadi salah satu perhatian Mahkamah. Hakim anggota Saldi Isra secara khusus meminta pemerintah memberikan data mengenai penyerapan tenaga kerja serta kontribusi industri tersebut terhadap penerimaan negara sebagai bahan pertimbangan Mahkamah.

“Sekarang ini seberapa besar industri vape menyerap tenaga kerja, ini harus diketahui juga oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu berapa juga sumbangan pajaknya? Kami juga minta ke pemerintah,” tegas Saldi.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian dan asosiasi, terdapat lebih dari 7.000 pelaku usaha industri rokok elektronik di Indonesia. Nilai investasi industri ini disebut mencapai Rp31 triliun, dengan nilai ekspor sekitar US$518 juta. Sementara itu, berdasarkan data pelaku industri, ekosistem REL nasional diperkirakan menyerap sekitar 150 ribu tenaga kerja dari sektor hulu hingga hilir, dengan sekitar satu juta orang menggantungkan penghidupannya pada industri tersebut.

Hal ini seperti disampaikan oleh Pembina Industri Ahli Madya Direktorat Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Nugraha Prasetya Yogie pada kesempatan lain. “Sektor ini menyumbang penerimaan cukai sekitar Rp2,8 triliun per tahun. Nilai tersebut sangat berarti karena hampir setara dengan total anggaran operasional Kementerian Perindustrian di APBN,” ujar Yogie. Kementerian Perindustrian termasuk dalam pihak-pihak yang diundang oleh Mahkamah Konstitusi dalam sidang berikutnya.

Sebagai informasi, sidang pengujian materiil UU Kesehatan tersebut akan dilanjutkan pada Rabu, 25 November 2026 pukul 13.30 WIB. Ketua MK Suhartoyo menyampaikan Mahkamah selanjutnya akan mendengarkan keterangan dari sejumlah pihak terkait, yakni Asosiasi Retail Vape Indonesia (ARVINDO), Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Perkumpulan Produsen E-Liquid Indonesia (PPEI), Perkumpulan Muda untuk Perubahan Taktis, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Selain itu, MK juga akan meminta keterangan dari sejumlah kementerian/lembaga dan instansi pemerintah, antara lain Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

(RZD)

Baca Juga

Rekomendasi