Pakar Nilai Pelarangan Vape Secara Menyeluruh Berisiko Kontraproduktif dengan Prioritas Penciptaan Lapangan Kerja

Pakar Nilai Pelarangan Vape Secara Menyeluruh Berisiko Kontraproduktif dengan Prioritas Penciptaan Lapangan Kerja
Ilustrasi (Antara)

Analisadaily.com, Jakarta - Wacana pelarangan total rokok elektronik (REL) dinilai perlu dikaji secara hati-hati dengan mempertimbangkan akar persoalan sekaligus dampaknya terhadap aktivitas ekonomi dan tenaga kerja. Alih-alih menghentikan industri yang selama ini beroperasi secara legal, pakar dan asosiasi menilai penguatan pengawasan dinilai lebih tepat untuk mencegah penyalahgunaan REL.

Pakar Hukum Universitas Indonesia, Hari Prasetiyo, menilai kasus penyalahgunaan narkotika melalui media REL tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk melarang keseluruhan produk. Menurutnya, penting untuk membedakan produk REL legal yang beredar sesuai ketentuan dengan produk ilegal yang disalahgunakan.

“Sejak awal, narkotika ditemukan terkandung pada produk REL ilegal, bukan pada produk resmi. Artinya, penyalahgunaan narkotika pada REL dapat ditangani bukan dengan menghentikan produksinya, tetapi dengan memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang-barang ilegal,” ujar Hari, dalam keterangan Rabu (18/11/2026).

Menurutnya, pelarangan terhadap produk yang saat ini berstatus legal justru berisiko tidak menyelesaikan persoalan yang sebenarnya ingin ditangani. Ketika kanal legal ditutup sementara permintaan masih ada, ruang bagi peredaran produk ilegal justru perlu menjadi risiko yang diperhitungkan.

Hari menekankan bahwa penyalahgunaan terhadap suatu produk untuk tindakan ilegal pada prinsipnya tidak serta-merta berarti semua produk disalahgunakan. Ia mengilustrasikannya dengan pisau yang dapat disalahgunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, tetapi penyalahgunaan tersebut tidak lantas menjadi dasar untuk menghentikan produksi maupun melarang peredaran pisau secara keseluruhan.

“Penyalahgunaan suatu objek secara ilegal tidak serta-merta membuat objek tersebut menjadi ilegal. Karena itu, yang perlu menjadi fokus adalah bagaimana mencegah dan menindak penyalahgunaannya,” katanya.

Dalam konteks tersebut, Hari berpandangan pendekatan kebijakan sebaiknya diarahkan pada penguatan standar produksi, pengawasan kandungan, serta pengawasan penjualan dan peredaran produk REL, termasuk peningkatan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Dalam kondisi ekonomi saat ini, ketika masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan dan negara juga membutuhkan penerimaan, mengilegalkan industri yang legal bukanlah pilihan yang bijak. Yang perlu dilakukan adalah meningkatkan standar produksi atau SNI serta meningkatkan pengawasan atas kandungan dan penjualan vape,” ujar Hari.

Industri REL Topang 150.000 Tenaga Kerja dan Sekitar 1 Juta Penghidupan

Pertimbangan tersebut menjadi semakin penting melihat besarnya ekosistem ekonomi yang telah terbentuk. Industri REL diperkirakan menyerap lebih dari 150.000 tenaga kerja, baik secara langsung maupun melalui kegiatan usaha terkait, serta menopang penghidupan sekitar 1 juta masyarakat Indonesia, termasuk keluarga yang bergantung pada penghasilan pekerja di sektor tersebut. Data Kementerian Perindustrian mencatat terdapat sekitar 200 perusahaan industri rokok elektronik. Adapun nilai investasi industri ini disebut mencapai Rp31 triliun, dengan nilai ekspor sekitar 518 juta dolar AS.

Skala tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan industri REL juga memiliki keterkaitan dengan sejumlah agenda prioritas pemerintah, khususnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja, penguatan industri dan hilirisasi, perluasan ekspor, serta penerimaan negara.

Dari perspektif pekerja, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), Mirah Sumirat, mengingatkan bahwa setiap kebijakan yang berpotensi mengubah keberlangsungan suatu kegiatan ekonomi perlu turut memperhitungkan nasib pekerja yang menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut.

Menurut Mirah, potensi hilangnya sumber penghasilan keluarga dan bertambahnya pekerja rentan perlu diantisipasi sebelum berkembang menjadi gelombang pemutusan hubungan kerja. “Pemerintah harus hadir untuk memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan tidak menjadikan pekerja sebagai korban yang harus menanggung seluruh konsekuensinya,” katanya.

Jangan Sampai Kebijakan Justru Menambah Pengangguran

Kekhawatiran serupa disampaikan Ketua Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO), Enggar Dwi. Ia menekankan bahwa mata rantai industri REL mencakup pekerja dari produksi, pemasaran, distribusi, pergudangan, ritel hingga berbagai sektor terkait. Karena itu, perubahan drastis terhadap keberlangsungan industri berpotensi berdampak langsung terhadap pekerja dan keluarga yang bergantung pada penghasilannya.

“Tidak semua pekerja dapat dengan mudah beralih ke sektor lain. Jangan sampai upaya menyelesaikan satu persoalan justru menimbulkan persoalan baru berupa hilangnya mata pencaharian dan bertambahnya pengangguran. Apalagi, penciptaan dan perluasan lapangan kerja menjadi salah satu prioritas pemerintah. Kami berharap kebijakan yang diambil juga sejalan dengan semangat tersebut,” ujar Enggar.

Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan terhadap industri REL memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar keberlangsungan suatu produk. Ada bagian dari ekosistem tenaga kerja, usaha, investasi, ekspor, dan penerimaan negara yang turut perlu diperhitungkan ketika arah kebijakan terhadap industri tersebut dirumuskan.

(RZD)

Baca Juga

Rekomendasi