Analisadaily - Presiden Joko Widodo meninjau lokasi ibu kota baru di kawasan konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) PT International Timber Corporation in Indonesia (ITCI), Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12).

Dalam kunjungan tersebut, Jokowi didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Manoarfa, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar serta Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.

"Ini kita menyiapkan totalnya sekarang 256 ribu hektare seluruhnya, semua kawasan dan dicadangkan untuk jangka waktu 100 atau 200 tahun yang akan datang," kata Presiden Jokowi dikutip dari kantor berita Antara.

"Kemudian yang akan dijadikan kawasan ibu kota itu 56 ribu (hektare) tapi yang akan dikerjakan terlebih dahulu yaitu kawasan pemerintahan 5.600 hektare klaster pemerintahan," tambah Presiden.

Pembangunan klaster pemerintahan itu akan berjalan pararel dengan pembangunan klaster kesehatan, klaster pendidikan, klaster riset dan inovasi serta "financial center".

"Kira-kira itu. Jadi yang jelas menurut saya lokasinya sangat mendukung sekali untuk sebuah kota yang 'smart city', 'compact city' kemudian 'green city' semuanya," ungkap Presiden.

Dengan menggunakan mobil, rombongan presiden meluncur ke lokasi melewati jalanan menanjak yang belum dilapisi aspal. Saat kunjungan, hujan turun sehingga kawasan perbukitan berlumpur dan jalanan menjadi licin karena jenis tanah merah dan berbukit-bukit.

Presiden pun menegaskan pembangunan ibu kota baru berada di bekas hutan tanaman industri, bukan hutan lindung.

"Sekali lagi perlu kita ulang, ini bukan hutan alam. Apalagi kawasan hutan lindung, ndak. Ini adalah kawasan hutan tanaman industri yang kita ambil dari perusahaan yang sebanyak 56 ribu hektare tadi, kalau 256 ribu hektare itu memang dicadangkan untuk kawasan konservasi. Artinya kita ingin justru memperbaiki dari lingkungan yang ada ini," jelas Presiden.

Presiden mengaku sudah memerintahkan Menteri Kehutanan untuk membangun kebun bibit seluas kurang lebih 100-an hektare yang akan ditanami jutaan bibit.