"Kita (buat) bentuknya yang lain. Seperti ada triathlon, lomba lari, berenang dan sepeda. Bukan ditiadakan kegiatannya, tetapi bentuknya (seperti) apa, metodenya. Agar wisatawan itu datang ke Danau Toba," kata Edy.

Untuk menggenjot jumlah wisatawan khususnya mancanegara, Edy Rahmayadi berharap kegiatan di kawasan Danau Toba sekitarnya bisa diperbanyak. Namun dikemas sedemikian rupa, menarik dan mengundang orang untuk kembali datang ke sana.

"Makanya rakyat di sana bisa mendukung sehingga orang datang ke Danau Toba, bisa benar-benar fresh (menikmati), dia mau berpariwisata," imbaunya.

Menjelaskan perihal evaluasi kegiatan FDT, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sumut, Ria Telaumbanua, menjelaskan bahwa FDT untuk putaran pertama telah terlaksana di tujuh kabupaten se-kawasan Danau Toba secara bergantian. Namun beberapa pertimbangan menjadikannya perlu dievaluasi.

Hasil evaluasi dari pelaksanaan FDT selama ini di antaranya, jadwal pelaksanaan yang tidak tetap sehingga menyulitkan agen perjalanan wisata mempromosikannya ke dalam paket mereka.

Kemudian masalah penentuan tuan rumah yang dinilai belum mempertimbangkan kemudahan aksesibilitas dan amenitas, seperti ketersediaan hotel yang mendukung.

Selanjutnya Ria menyampaikan soal publikasi, karena faktor anggaran yang sedikit. Padahal wisatawan mancanegara (wisman) perlu diinformasikan. Begitu juga dengan perhatian pemerintah kabupaten se-kawasan yang membutuhkan penambahan anggaran, serta minimnya jenis dan jumlah perlombaan terutama menyangkut olahraga air.

"Penentuan waktu pelaksanaan tidak pada masa liburan, sehingga jumlah pengunjung tidak seperti diharapkan. Dan setelah 7 kali pelaksanaan FDT, sulit untuk mengukur keberhasilan baik dari target kunjungan wisman dan pemanfaatan FDT untuk ekonomi masyarakat setempat," jelas Ria, Senin (13/1).

Atas dasar itu, lanjut Ria, pihaknya berencana memperbaiki konsep FDT yang telah berlangsung satu putaran penuh di tujuh kabupaten se-kawasan. Termasuk mempertimbangkan pada 2020 ada momentum perayaan hari besar Agama Islam dan Pilkada serentak pada periode Juni-Juli. Meskipun pertengahan tahun merupakan waktu yang cukup baik, karena masa liburan.

"Berdasarkan diskusi bersama dengan Badan Pengelola Otoritas Danau Toba (BPODT), disarankan agar FDT berlangsung dua tahun sekali, untuk peningkatan kualitas," katanya.

Ria kembali menegaskan, bahwa pelaksanaan FDT periode kedua bukan ditiadakan, anggarannya masih tertampung di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2020. Namun perlu diperbaiki mekanisme penyelenggaraan, penjadwalan, tanggal, penetapan lokasi serta sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat.

"Tetapi semua rencana kegiatan selanjutnya masih akan didiskusikan dengan tujuh kabupaten/kota, BODT dan Pemprov Sumut. Dalam waktu dekat akan dilakukan pertemuan pembahasan dengan tentunya menerima arahan-arahan dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur," ujar Ria.

(JW/EAL)