"Kita apresiasi kinerja KPK yang kembali membongkar dugaan tindak pidana korupsi pada era Gatot yang pada saat itu menjabat sebagai Gubsu," kata Presma UNA, Muhammad Nur Hidayat Manurung, kepada Analisadaily.com, Jumat (31/1).

Di samping itu dia juga berharap kepada KPK agar menindaklanjuti kasus dugaan korupsi Bantuan Dana Bawahan (BDB) di Kabupaten Asahan senilai Rp 425 miliar tahun 2013-2014 yang sudah ditangani KPK namun hingga kini proses tindak lanjutnya tidak jelas.

"Padahal bulan November 2018 sejumlah pejabat dan mantan pejabat Asahan sudah dimintai keterangan oleh KPK," ujar M Nur.

Lebih lanjut dia menjelaskan pada Februari 2019 KPK sudah melakukan pengambil sampel material bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang (RSUD HAMS) Kisaran yang dibangun menggunakan anggaran BDB.

"Pejabat yang pada waktu itu sudah dimintai keterangan oleh KPK ditambah lagi sampel material bangunan RSUD HAMS Kisaran sudah diambil, namun tindak lanjutnya sampai sekarang tidak diketahui," ujarnya.

Proses aliran BDB yang diketahui M Nur bermula dari proposal yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan melalui anggota DPRD Sumut dapil Asahan yang berisi tentang infrastruktur seperti jalan penghubung antar kecamatan, gedung VIP RSU HAMS Kisaran, lapangan tenis dan banyak lagi.

"Pada waktu itu sudah tidak lagi menjadi rahasia bahwa BDB kental dengan permainan, bukan hanya secara politis namun terdapat indikasi bahwa DPRD Sumut diduga memanfaatkan untuk mencari keuntungan," jelas M Nur.

Adapun sejumlah pejabat yang sudah dimintai keterangan adalah DrH dan drN, masing-masing merupakan mantan Kepala Dinas Kesehatan Asahan dan Direktur RSU Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran. Kemudian HR mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Pemkab Asahan.

"Hasil tindak lanjut KPK saat ini tidak diketahui sampai dimana prosesnya," tandas M Nur.

(ARI/EAL)