"Mari kita saring dulu kebenaran berita sebelum kita melakukan sharing kepada orang lain. Sehingga tidak menimbulkan kepanikan yang berlebihan pada masyarakat akibat penyebaran Covid-19 ini. Kita butuh kesadaran bersama untuk menggunakan media secara cerdas," kata Ketua ISKI Aceh, Hamdani M. Syam di Banda Aceh, Jumat (27/3).

Menurutnya dunia sekarang sedang mengalami musibah besar Covid-19, dan jangan lagi memperparah keadaan dengan informasi-informasi yang tidak benar.

"Kalau kita lihat dalam medsos sekarang ini pusing melihatnya. Begitu mudah penyebaran informasi, padahal informasi itu belum tentu benar. Masalah Corona banyak sekali dibahas dari berbagai sudut pandang sehingga memberikan kegelisahan dan kepanikan yang begitu berat. Maka kita harus cerdas dan tanggap dalam menggunakan ruang digital ini. Kalau tidak sangat merugikan kita semua. Masalah Covid-19 ini bukan dibebankan pada tanggungjawab pemerintah semata, tapi tanggungjawab semua pihak termasuk kita untuk tidak memproduksi dan mengedarkan hoax," tegasnya.

Hamdani juga menyampaikan empat tips dalam menangkal hoax terhadap persoalan informasi Covid-19. Imbauan ini ditujukan kepada pemerintah daerah, kepolisian dan masyarakat umum.

Pertama, mengimbau kepada masyarakat tetap tenang, jangan terpengaruh dengan isu-isu yang berkembang di media sosial seperti WhatsApp, Facebook dan lain-lain yang bukan bersumber dari pemerintah.

Kemudian minta kepada semua masyarakat untuk tidak membagikan informasi yang tidak jelas sumbernya dan saling menahan diri untuk tidak menggunakan narasi yang bertentangan dengan seruan pemerintah yang sedang menangani persoalan Covid-19.

Kedua, kepada pemerintah, ISKI Aceh minta untuk memberikan informasi yang cepat dan tepat terkait perkembangan Covid-19, khususnya di Aceh.

"Biar tidak terjadi kekosongan informasi di tengah-tengah masyarakat, maka Pemerintah Aceh harus selalu meng-update informasi mengenai penyebaran Covid-19 di Aceh," sebutnya.

Jika tidak ada kasus positif harus segera disampaikan agar masyarakat tidak terlalu khawatir dengan situasi ini. Agar masyarakat Aceh tidak resah dengan banyak berkembang informasi yang tidak jelas sumbernya lewat media sosial.

Ketiga, Pemerintah Aceh perlu membentuk pengendali informasi terkait Covid-19. Dalam suatu krisis secara teori harus ada juru bicara tunggal apalagi di tengah akses informasi yang sangat terbuka dengan tersedianya kecanggihan teknologi informasi, dimana hampir setiap orang memilikinya dan merasa tahu sehingga dengan bebas membagikan ke Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, You Tube dan media sosial lainnya.

Begitu juga para ilmuwan dan peneliti juga dengan bebas mengeluarkan pendapat, kadang itu bukan dalam bidangnya. Namun koordinasi informasi resmi sangat diperlukan melalui kerja sama dari berbagai pihak menjuru pada satu sumber informasi yang dikelola oleh Pemerintah Aceh.

Keempat, untuk menangkal berita hoax yang dilakukan oknum tak bertanggungjawab dan bisa meresahkan masyarakat, pihak yang berwenang dalam hal ini Polda Aceh bisa menggunakan personil disiagakan untuk memantau dunia maya. Mereka bisa diberikan tugas untuk patroli media cyber guna mencari informasi soal Covid-19.

Jika ditemukan ada informasi yang bohong dan meresahkan masyarakat bisa segera ditindaklanjuti. Kalau masyarakat masih tetap membuat dan menyebarkan hoax, pihak kepolisian bisa menggunakan dasar hukum terkait sanksi pidana penyebar hoax yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Mari kita sama-sama berdoa dan meningkatkan kadar keimanan kepada Allah SWT agar wabah Covid-19 cepat berakhir supaya kita semua bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Masyarakat tetap tenang dan tidak panik agar selalu mematuhi himbauan pemerintah. Senantiasa berada di rumah masing-masing dan menjaga jarak fisik (social distancing) demi kesehatan dan keselamatan kita bersama," pungkas Hamdani yang juga Wakil Dekan II Fisip Unsyiah.

(MHD/EAL)