Relokasi itu dimaksud untuk membantu masyarakat, terutama warga miskin yang tinggal di desa-desa.

Harapan itu disampaikan Nasir Djamil mengingat pandemi Covid-19 telah berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Menurutnya di samping upaya pencegahan melalui serangkaian kegiatan medis, ekonomi warga yang miskin juga harus diperhatikan dengan program padat karya tunai desa dan pemberian bantuan sembako selama masa darurat.

"Pekerja sektor informal yang tinggal di desa dalam keadaan normal saja masih sulit. Apalagi situasi pandemi virus corona saat ini, tentu mereka makin terhimpit. Karenanya mari kita jaga agar iman, imunitas dan ekonomi mereka tidak diganggu virus corona," ujar politisi PKS itu, Sabtu (4/4).

Menurutnya relokasi itu telah mendapat persetujuan dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT). Dalam Surat Edaran (SE) Menteri PDT Nomor 8 Tahun 2020, Bupati/Walikota dapat mengubah dan menggeser anggaran desa.

Intinya, sambung Nasir, surat edaran itu menjadi alas hukum bagi kepala daerah untuk merelokasi dana desa guna melindungi kesehatan dan ekomoni masyarakat di desa.

"Jadi yang dibutuhkan masyarakat desa adalah kecepatan dan kepedulian Bupati/Walikota untuk segera merelokasi dana desa guna mewujudkan desa tanggap Covid-19. Menteri PDT sudah kasih lampu hijau, karenanya jangan berhenti," tegasnya.

"Desa tanggap Covid-19 wajib lakukan kegiatan pencegahan secara medis dan pembangunan padat karya tunai desa serta memberikan bantuan sembako sampai selesainya masa darurat," pungkas Nasir.

(MHD/EAL)