Bantuan bersumber dari refocusing anggaran APBD Pemprov Sumut sebesar Rp 300 miliar. Jumlah penerima bantuan ditetapkan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kabupaten/kota dan telah disepakati dalam rapat tersebut.

"Saya ingin bantuan ini cepat disalurkan pada rakyat yang sangat membutuhkan. Saya minta Bupati dan Walikota untuk melibatkan TNI dan Polri dalam penyaluran bantuan ini," kata Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dalam video conference yang digelar bersama para Bupati dan Walikota se-Sumut, Senin (4/5).

Ia sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat dalam hal pemberian bantuan jaring pengaman sosial (JPS) Pemprov Sumut. Pemerintah Pusat mengizinkan untuk mengambil berbagai langkah guna mempercepat penyalurannya.

"Ada instruksi dari pusat bahwa kita harus mengambil langkah, maka itu saya minta bantuan para Bupati/Walikota secara arif untuk melakukan persaman data dengan dana yang disiapkan untuk rakyat Sumut," sambungnya.

Atas dasar itu, Edy memerintahkan Bupati dan Walikota untuk segara menyampaikan rekening pemerintah daerah (Pemda) ke Pemprov agar dana bantuan itu segera dikirim, kecuali bagi kabupaten/kota yang ingin dikirim berupa paket bantuan sembako yang sudah dikemas.

Beberapa daerah yang meminta kiriman dalam bentuk barang adalah Kabupaten Batubara dan Tapanuli Tengah, sedangkan daerah lainnya meminta kiriman dalam bentuk transfer dana.

Selain itu, ia juga menekankan beberapa hal dalam penanganan COVID-19 kepada para Bupati dan Walikota, antara lain tentang kesehatan dan stimulus ekonomi pada perusahaan.

Pada bidang kesehatan, Edy meminta antisipasi Pemkab/Pemko untuk menangani penyebaran serta persiapan Rumah Sakit rujukan.

Kedepan, kata dia, Pemprov Sumut akan menambah APD dan rapid test di setiap puskesmas.

"Besok juga akan datang ventilator yang akan di tempatkan di mobil ambulan sebanyak 15 ventilator. Diharapkan nantinya dapat memperkecil jumlah korban," ujarnya.

Tidak itu saja, Edy juga akan memberikan stimulus ekonomi pada perusahaan di Sumatera Utara yang terkena dampak COVID-19. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi perusahaan yang tutup dan menghindari PHK.

Wali Kota Binjai, Muhammad Idaham mengatakan, bantuan ini harus segara dilaksanakan. Ia sendiri telah dua kali memberikan bantuan pada masyarakat.

"Kami memiliki 7.000 masyarakat yang riil berdasarkan DKTS yang harus dibantu segera, meski pun bukan karena Corona, mereka memang sudah tidak mampu, pak," kata Idaham.

Bupati Batubara, Zahir menyampaikan, masih ada warga Sumut dan daerah lainnya, yang tertahan di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia yang diperkirakan berjumlah 1.000 orang.

Ia khawatir, para tenaga kerja itu akan pulang ke Sumut melalui Batubara yang diketahui memiliki banyak ‘jalur tikus’ atau tidak resmi dari laut.

Untuk itu, ia meminta bantuan Pemprov Sumut dalam mengatasi hal ini untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona di Batubara.

(JW/CSP)