Ketua dan anggota Tim pemeriksaan anggaran dana desa Silenjeng, Rahmat S Siregar saat memberikan keterangan, Selasa (12/5). (Analisadaily/Atas Siregar)
Analisadaily.com, Sihapas Barumun - Persoalan anggaran dana Desa Silenjeng Kecamatan Sihapas Barumun tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019 tetap menjadi atensi serius bagi Ispektorat Padanglawas (Palas).
Pasalnya persoalan penggunaan dana desa Silenjeng masih dalam investigasi dan pemeriksaan Inspektorat.
“Persoalan Desa Silenjeng masih dalam penanganan, baru baru ini tim sudah turun ke lapangan," kata Ketua tim penanganan kasus dana Desa Silenjeng, Rahmat S Siregar di kantornya, Selasa (12/5).
Didampingi Kesy Kusvio dan Ardian, Rahmat menjelaskan, setelah pihaknya turun ke Silenjeng, mereka akan melakukan ekpos di hadapan irban dan Inspektur. Dalam ekspos itu nanti akan diperoleh saran dan masukan dari Irban maupun Inspektur.
"Melalui saran dan masukan itu lah nanti akan diambil langkah penanganan selanjutnya," kata Rahmat.
Rahmat mengakui, setelah mereka turun ke Silenjeng, mereka masih menemukan item proyek fisik yang belum dibangun. Selain itu masih ada juga volume bangunan yang kurang.
"Kalau nominal nilanya berapa lagi yang belum dibangun belum bisa disimpulkan, namun masih lumayan. Dan itu semuanya menjadi tanggungjawab kepala desa untuk menyelesaikannya selaku kuasa pengguna anggaran," kata Rahmat.
Sementara itu, akibat banyaknya persoalan dana desa Silenjeng, masyarakat menolak menggelar musyawarah desa 2020.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Silenjeng, Kasman Hasibuan mengatakan, masyarakat menolak untuk menggelar Musdes.
“Masyarakat Silenjeng sudah membuat peryataan menolak menggelar Musdes," kata Kasman.
Kasman menjelaskan, penggunaan dana desa Silenjeng sudah jauh menyimpang. Sehingga masyarakat sepakat untuk tidak menggelar Musdes.
“Masyarakat beranggapan Musdes pun nanti, toh anggaran dana desa itu juga tidak bisa dimanfaatkan untuk masyarakat," ungkapnya.
(ATS/CSP)
