Pinky memberi contoh bagi tuna netra yang pekerjaannya memijat, tentunya menjadi tidak ada pendapatan sama sekali. Maka orang yang seperti mereka ini adalah yang paling terdampak dan memerlukan bantuan.

"Ini contoh gimana mereka, kalau kita bicara semua kena dampaknya, barangkali yang harus kita pikirkan, mereka yang paling terdampak," jelas Pinky.

Berdasarkan data yang dimiliki Direktur Yayasan Plan International, Dini Widiastuti, setidaknya ada 34 juta penduduk disabilitas yang terdampak oleh kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sebagai upaya untuk memutus rantai penyaran Covid-19.

Dini yang juga sering melakukan pendampingan para disabilitas di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur menjelaskan, informasi mengenai pencegahan Covid-19 bahkan belum secara benar diperoleh masyarakat yang memiliki keterbatasan pada layanan informasi.

Selain itu, anak-anak dengan disabilitas juga menjadi yang paling kesulitan mendapatkan pembelajaran dalam masa pandemi.

"Apalagi anak-anak dengan disabilitasnya dengan segala keterbatasannya, itu harus diperhatikan oleh pemerintah juga. Kementrian Pendidikan juga bagaimana supaya anak-anak itu tidak tertinggal, ya. No one left behind, kan katanya," ucap Dini.

Selain bermasalah pada kondisi keuangan, Pingky juga mengungkapkan penduduk dengan disabilitas juga kerap mengalami masalah dalam memenuhi kewajiban seperti pembayaran tagihan listrik dan cicilan koperasi atau bank.

Menurutnya, warga dengan disabilitas juga harus membutuhkan bantuan dalam pengelolaan keuangan untuk mengatur kewajiban yang harus dibayarkan dalam masa pandemi.

Pinky berharap masyarakat yang lebih mampu dapat membantu sesama mulai dari tetangganya sendiri dengan berbagi dan membeli apabila ada yang warga yang menjual produknya.

"Misalnya Mbak Lula ditawarin bumbu pecel, walaupun nggak butuh, ya kita beli aja, gitu. Bagikan ke yang lain, karena dengan cara itu, kita membantu, selain sembako kita membantu mereka dengan lebih detil, gitu," pungkas Pinky.