Rapat pengusulan permohonan dana senilai Rp 60 miliar kepada Kementrian PUPR untuk pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana dalam mengatasi krisis air bersih di wilayah Tapanuli Utara, Jumat (10/7). (Antara/HO)
Analisadaily.com, Medan - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara bersama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Mual Natio mengusulkan permohonan dana senilai Rp 60 miliar kepada Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana mengatasi krisis air bersih di wilayah Taput pada 2021.
"Dana Rp 60 miliar sudah kita usulkan bersama Dinas Perumahan dan Daerah Permukiman serta Bappeda Taput saat mengikuti rapat konfirmasi pertemuan pemaparan draft laporan akhir pekerjaan perencanaan teknis SPAM Tarutung," kata Direktur PDAM Mual Natio, Lamtagon Manalu. Pertemuan digelar untuk menindak lanjuti surat pimpinan Balakosa Konsultant tentang penyampaian draft laporan akhir pekerjaan pembuatan detail engenering design (DED) analisa dan optimalisasi jaringan perpipaan IKK Tarutung, Siatas Barita, dan Sipoholon Taput dalam penyediaan air bersih. PDAM Mual Natio bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bappeda Taput telah mempresentasikan upaya penanggulangan krisis air di Kota Tarutung di hadapan Balai Wilayah Sungai Sumatera II (BWSS II) dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Utara Kementerian PUPR. Kata Lamtagon, Dirjen Sumber Daya Air melalui BWSS akan membangun sumber air baku, jaringan transmisi dan 2 unit reservoar, yakni di Sipoholon dan Tangsi Tarutung. Sedangkan Dirjen Cipta Karya melalui BPPWSU Kementrian PUPR akan membangun jaringan distribusi umum dan 30 persen sambungan rumah atau SR. Pemkab Taput bersama PDAM Mual Natio akan menyediakan lahan, menyusun dokumen lingkungan, mengurus surat ijin pemanfaatan air dan membangun 70 persen SR dari target 5.000 SR. Dalam kesepakatan itu, Kementrian PUPR juga meminta agar Pemkab Taput juga menyediakan dana daerah untuk urusan bersama. "Dengan terwujudnya permohonan ini, kiranya masyarakat mendukung dan bersedia memberikan lahan serta pembebasan lahan," harap Lamtagon dilansir dari Antara. Masyarakat juga diminta bersabar, karena realisasi program dimaksud membutuhkan waktu yang cukup lama dengan pembiayaan anggaran yang cukup besar.(CSP)
