“Perubahan dapat terjadi karena adanya pelibatan warga, dalam semua sistem pembangunan. Mulai dari perencanaan hingga implementasi pembangunan,” kata Dadang, Selasa (25/8).

Sayangnya, lanjut Dadang, selama ini kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat Kota Medan sangat minim sekali. Sangat formalis sekali.

“Kolaborasi itu, akan lebih menjadikan pembangunan berpihak kepada masyarakat. Karena masyarakat itu, sebenarnya pemilik pembangunan itu sendiri,” tuturnya.

Jadi menurut dia, perubahan harus sesuai dengan kehendak rakyat, bukan perubahan elite. Substansi dari kolaborasi, mestinya apa yang dibutuhkan masyarakat dan lahir dari kebijakan-kebijakan pemerintah.

“Selama ini, tidak ada perubahan karena pemerintah tidak mampu menangkap apa yang ada di tengah-tengah masyarakat,” terang dia.

Perubahan dengan kolaborasi ini, masih kata dia, sedang diupayakan pasangan bakal calon Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution bersama pasangannya, Aulia Rachman, dengan mengusung #KolaborasiMedanBerkah.

Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Faisal Riza menjelaskan, di antara syarat menyikapi perubahan dan kemajuan adalah kerjasama, gotong royong, kolaborasi.

“Sementara yang berlangsung selama ini seringkali niat berubah dan lebih maju terhambat ego sektoral, para pemimpin lebih mengedepankan "keakuan" seolah-olah perbaikan hasil kerja sendiri. Mengasikan peran orang lain,” ujar Faisal.

Oleh karena itu, semangat kolaborasi bisa jadi kunci pergerakan, berbuat bersama, saling menghargai dan mendukung, berbagi aset kekuatan masing-masing yang bisa berkontribusi pada kemajuan.

“Sekarang kolaborasi sangat dibutuhkan. Karena dunia global tidak dikerjakan dan dikembangkan secara parsial, partikelir. Namun, dikerjakan secara bersama,” tambahnya.

(JW/CSP)