Diantara desa yang dikunjunginya yaitu Desa Surodingin, Janji Lobi lima, Desa Sangkilon dan Desa Sialiali di Kecamatan Lubuk Barumun.

Dalam pertemuan itu berbagai keluhan dan aspirasi disampaikan warga di hadapan anggota dewan dari Fraksi Demokrat ini.

Mulai dari persoalan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang tidak sanggup dibayar akibat sulitnya ekonomi masyarakat, pembangunan masjid yang terkendala hingga masalah KTP.

"Kami warga Sibuhuan Jae saat ini kesulitan membayar iuaran BPJS, mohon lah dulu dibantu kami pak supaya iuran BPJS Kesehatan bisa digratiskan," kata seorang warga Desa Sibuhuan Jae, H. Nasution, Sabtu (12/9).

Akibat iuran BPJS Kesehatan yang sering nunggak kata ibu ini, banyak masyarakat yang tidak bisa berobat ke rumah sakit.

"Kasihan pak saat kita sakit tidak bisa berobat ke rumah sakit," keluhnya.

Selain masalah BPJS, Kartu Keluarga (KK) dan KTP juga sulit diperoleh warga karena terkendala banyak orang tua yang tidak memiliki buku nikah.

"Ada kadang datang bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat untuk masyarakat, namun karena warga tidak memiliki NIK, akhirnya warga tidak bisa mendapatkan bantuan tersebut. Ini sudah sering terjadi," ungkap Irpan, Kepala Desa Sibuhuan Jae.

Untuk itu Irpan memohon bantuan dari anggota DPRD Sumut untuk bisa mencari jalan keluar agar masyarakat tidak terhalang untuk mendapatkan bantuan.

Selanjutnya Irpan juga memohon bantuan pembangunan Masjid Alkausar Desa Sibuhuan Jae yang sudah bertahun tahun terkendala pembangunannya.

Mendengar keluhan warga tersebut, Tondi Roni Tua mengatakan, ada Kartu Indonesia Sehat ( KIS) yang tidak harus membayar iuran. Ia minta kepada kepala desa untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mendata warga yang masuk dalam program KIS.

Selanjutnya masalah banyaknya warga yang tidak memiliki KK dan KTP disarankannya untuk segera berkoordinasi dengan Disdukcapil.

"Dalam waktu dekat ini saya akan membuat pertemuan dengan Pemkab Palas, nanti akan saya pertanyakan terkait persoalan KK dan KTP ini," ungkap Tondi.

Lain halnya dengan warga desa Sialiali dan Sangkilon. Masyarakat mengeluhkan buruknya infrastruktur jalan baik di desa mereka hingga jalan provinsi. Akibatnya warga merasa kesulitan untuk beraktivitas.

Malah korban yang jatuh dan kenderaan yang rusak di Jalinsum Huta Lombang sudah banyak akibat buruknya infrastruktur.

"Mohon kiranya daerah kami ini diperhatikan pak, prihatin kita melihat kondisi jalinsum di Palas ini," ungkap Nirwan warga Sangkilon.

(ATS/EAL)