Reses Timbul Sibarani: Petani Simalungun Butuh Pupuk dan Dukungan Infrastruktur (Analisadaily/zulnaidi)
Analisadaily.com, Pematangsiantar - Aspirasi petani di Kabupaten Simalungun dalam kegiatan reses Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), Timbul Jaya Hamonangan Sibarani, memperlihatkan bahwa persoalan pertanian di daerah bukan semata soal produksi. Lebih jauh, petani membutuhkan kepastian mendapatkan pupuk dan dukungan infrastruktur agar lahan mereka tetap produktif.
Hal itu disampaikan Timbul Sibarani saat ditemui di Pematangsiantar, Jumat (26/9/2026), usai melaksanakan reses di sejumlah wilayah, yakni Kecamatan Tiga Dolok, Gedung Maligas dan Pematang Bandar.
Dalam pertemuan dengan masyarakat, kebutuhan pupuk menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan. Petani berharap persoalan pupuk subsidi tidak hanya dilihat dari sisi ketersediaannya, tetapi juga bagaimana distribusinya dapat benar-benar menjangkau petani yang membutuhkan.
"Petani menyampaikan kebutuhan pupuk. Ini akan kita tindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Pupuk Indonesia dan Dinas Pertanian Provinsi Sumut. Kita ingin mengetahui bagaimana tata kelolanya dan memastikan pupuk itu benar-benar sampai kepada petani," ujar Timbul.
Menurutnya, kondisi di lapangan perlu dicermati secara objektif. Pemerintah menyatakan pupuk tersedia dan tidak mengalami kelangkaan. Namun, jika petani masih mengeluhkan sulitnya memperoleh pupuk, berarti ada hal yang perlu dibenahi dalam tata kelola dan distribusinya.
"Kalau dikatakan pupuk tidak langka, kita harus lihat bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan. Jangan sampai secara data pupuk tersedia, tetapi petani yang membutuhkan justru kesulitan mendapatkannya," katanya.
Selain pupuk, persoalan yang tidak kalah penting adalah kondisi infrastruktur pertanian, terutama jaringan irigasi.
Timbul mengatakan, sejumlah jaringan irigasi mengalami kerusakan dalam waktu yang cukup lama. Akibatnya, pasokan air ke lahan pertanian terganggu. Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut dikhawatirkan mendorong petani meninggalkan lahannya dan membuka peluang semakin luasnya alih fungsi lahan.
"Kerusakan infrastruktur menjadi salah satu kendala pertanian, khususnya irigasi. Ada lahan yang akhirnya beralih fungsi karena irigasinya terlalu lama rusak," ungkapnya.
Menurut Timbul, pembangunan pertanian tidak bisa hanya berbicara tentang bantuan pupuk. Infrastruktur yang menjadi urat nadi pertanian juga harus dipastikan berfungsi.
Karena itu, ia mendorong agar pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi dilakukan secara terintegrasi, tidak terhambat oleh sekat kewenangan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
"Jaringan irigasi harus terintegrasi. Jangan sampai satu bagian dibangun, tetapi bagian lainnya rusak karena berbeda kewenangan. Kalau jalur irigasi menyangkut pusat dan daerah, harus ada koordinasi sehingga seluruh jaringan bisa berfungsi," tegasnya.
Ia menilai, persoalan kewenangan tidak boleh menjadi alasan terputusnya pelayanan kepada petani. Sebaliknya, pembagian kewenangan harus diikuti koordinasi yang kuat agar kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas.
Menurut Politisi Partai Golkar ini, aspirasi yang diterimanya dalam reses menjadi pengingat bahwa pembangunan pertanian harus menyentuh persoalan yang benar-benar dihadapi petani.
Petani tidak hanya membutuhkan program, tetapi juga kepastian. Kepastian pupuk tersedia, kepastian air mengalir ke lahan, serta kepastian infrastruktur pendukung pertanian terus diperbaiki.
"Petani adalah bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan. Karena itu, apa yang menjadi keluhan mereka harus kita bawa dan perjuangkan melalui lembaga DPRD," ujarnya.
Ia berkomitmen menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan berkoordinasi bersama instansi terkait, khususnya menyangkut pupuk dan infrastruktur irigasi.
Reses, kata Ketua Komisi D DPRD Sumut ini, bukan sekadar kegiatan bertemu dan mendengar masyarakat. Lebih dari itu, reses harus menjadi jembatan agar persoalan di lapangan masuk dalam pembahasan dan kebijakan pemerintah.
"Harapan kita, aspirasi masyarakat ini tidak berhenti sebagai laporan reses. Harus ada tindak lanjut dan solusi. Karena ketika petani bisa bertani dengan baik, yang dijaga bukan hanya kehidupan petani, tetapi juga ketahanan pangan kita," pungkasnya.
(NAI/NAI)
