Ratusan mahasiswa Kabupaten Langkat, unjukrasa ke kantor DPRD Kabupaten Langkat, untuk menolak UU Cipta Kerja, Jumat (9/10). (Analisadaily/Hery Putra Ginting)
Analisadaily.com, Stabat - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Langkat-Kota Binjai dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Jamaiyah Mahmudiyah Tanjung Pura (STAI-JM) berunjuk rasa menolak Omnibus Law di kantor DPRD Kabupaten Langkat, Jumat (9/10).
Ketua PMII Langkat-Binjai, Khairul Ramadhan, meminta agar anggota DPRD Langkat menerima kedatangan dan aspirasi mereka untuk menyampaikan penolakan perberlakuan undang-undang Cipta Kerja.
Menurut dia, ada beberapa point yang akan disampaikan berupa aspirasi kepada DPRD Langkat kenapa anggota DPR RI tidak mengutamakan urusan Covid-19 tapi lebih mengutamakan pengesahan UU Ciptaker.
Selain itu PMII juga meminta agar Presiden tidak menandatangani UU Cipta Kerja.
“Kami akan melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dan membuka posko pengaduan,” kata Khairul.
Dalam aksinya ratusan mahasiswa ini juga mendapat pengawalan dari jajaran Polres Langkat yang dipimpin Kapolres Langkat, AKBP Edi Suranta Sinulingga.
Setelah berorasi akhirnya sejumlah perwakilan mahasiswa diterima berdialog dengan Ketua DPRD Langkat, Surialam.
(HPG/CSP)
