Ketua Panwascam Medan Timur, Taufik Hidayah Tanjung mengatakan, dia bersama 2 komisioner lainnya di Panwascam Medan Timur, menggelar pleno jenis pelanggaran dalam kegiatan kampanye salah satu kandidat.

"Proses investigasi sudah selesai, diantaranya memintai keterangan dari berbagai pihak terkait, termasuk dari relawan KI TA AMAN sendiri. Tindak lanjut dari investigasi ini, kita gelar pleno untuk menentukan jenis pelanggarannya," ujarnya, Jumat (16/10).

Dia mengatakan, laporan sudah digodok dan ditindak lanjuti oleh tim PP (penanganan pelanggaran), dan laporan investigasi sudah disampaikan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan.

"Kita terus berkordinasi dengan Bawaslu Kota Medan. Sesuai jadwal, kita plenokan apa pelanggarannya. Dan setiap informasi, baik bentuk laporan ataupun aduan dugaan pelanggaran Pilkada di wilayah Medan Timur, akan tetap kita tindaklanjuti," kata Taufik Tanjung.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemko Medan, Arrahman Pane menegaskan, Pemko Medan keberatan dengan pencatutan logo tersebut.

Ia menegaskan Pemko Medan dalam posisi netral menyambut Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot) Medan 2020.

"Pemerintah jelas keberatan, karena pemerintah harus netral," ujar Arrahman Pane, Kamis (8/10).

Dia juga menegaskan, logo Pemko Medan tidak boleh dipakai untuk kegiatan kampanye. Secara langsung, dia mengaku belum melihat kegiatan relawan yang dimaksud.

"Nanti kita akan klarifikasi kepada yang bersangkutan, kami belum tahu motifnya apa, pemerintah juga tidak ada komunikasi ke relawan itu," katanya.

Sebuah foto di dalamnya terdapat wajah calon Wali Kota Medan nomor urut 01, Akhyar Nasution bersama 5 orang membentangkan spanduk bertuliskan KI TA AMAN mencantumkan 2 logo, mirip milik Pemerintah Kota (Pemko) Medan dan logo mirip milik PDAM Tirtanadi.

(JW/RZD)