Dalam penyusunannya harus mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia nomor 64 tahun 2020 tentang penyusunan APBD 2021.

Permendagri penyusunan APBD ini adalah turunan dari Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, untuk menyempurnakan dari peraturan sebelumnya, PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan (Kaban) BPKAD Palas, Trianta, ketika dijumpai Analisadaily.com mengakui ada sedikit kesulitan dalam penyusunan APBD 2021.

"Iya, adalah sedikit kesulitan. Karena ini regulasi baru yang mengacu pada Permendagri nomor 64 tahun 2020, saat ini sedang kita susun," ungkap Trianta Selasa ( 27/10).

Trianta juga mengatakan, dalam peraturan yang baru tersebut akan terjadi perubahan struktur APBD, khususnya belanja.

Sebelumnya dalam amanat PP nomor 58 tahun 2005, struktur belanja APBD ini hanya terbagi dua yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Sedangkan pada Permendagri yang baru, struktur ini menjadi empat bagian, yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Trianta menjelaskan, dalam APBD tahun depan, belanja operasi ada enam, yakni belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
"Belanja transfer ada dua, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Itulah perubahan yang signifikan," sebutnya.

Dalam penyusunan APBD dengan regulasi yang baru, pihaknya telah menyampaikannya kepada seluruh Organisaai Perangkat Daerah (OPD) agar mengacu kepada Permendagri nomor 64 tahun 2020.

"Bila perlu nanti kita adakan pendampingan bagi yang masih kurang paham terkait persoalan penyusunan APBD 2021," tandasnya.

(ATS/RZD)