Dalam beberapa kali kesempatan, termasuk pada sesi debat publik kedua Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan 2020, Sabtu (21/11) pekan lalu, Bobby menyebut akan membangun mal pelayanan publik (MPP) di Medan.

Menurut Bobby, mal pelayanan publik sebagai salah satu jawaban terhadap keluhan warga Kota Medan selama ini terkait lambannya pelayanan publik di Medan.

"Birokrasi pelayanan kita perlu dirubah. Kami berkeinginan untuk membangun mal pelayanan publik di Medan, sehingga bisa memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik," kata Bobby.

Mal pelayanan publik sebagai pelayanan terpadu generasi ketiga dinilai sebagai langkah pembaharuan bagi sistem pelayanan publik di Indonesia.

Sistem dianggap lebih progresif memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, BUMN/BUMD dan swasta dalam satu gedung. Melalui mal pelayanan publik, pemerintah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau.

Beberapa kota dan kabupaten di Indonesia sudah mulai membangun fasilitas ini, dan terbukti bisa mendongkrak laju perekonomian.

Pengamat Kebijakan Publik, Tunggul Sihombing, menilai mal pelayanan publik sangat mungkin diterapkan di Kota Medan yang terkenal dengan mobilitas tinggi.

"Tentu masyarakat ingin mendapatkan layanan yang cepat, tepat dan transparan," kata Tunggul di Medan, Senin (23/11).

Dia menyebut, pelayanan dalam mal pelayanan publik memang harus dikombinasikan menggunakan teknologi informasi sebagai jawaban atas tantangan revolusi 4.0 yang saat ini sedang dihadapi dunia. Dengan penggunaan teknologi, tersedia pelayanan publik yang lebih mudah diakses dan menambah unsur kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan.

Menurut Tunggul, yang paling penting dalam hal pelayanan publik adalah kemudahan dan kenyamanan. Dengan sistem yang terpadu dalam mal pelayanan publik, tentu masyarakat akan lebih mudah, tak perlu berlari kesana kemari hanya untuk mengurus satu administrasi.

Hanya saja, tambahnya, yang perlu digaris bawahi adalah perilaku birokasi dan kualitas SDM dalam mal itu.

Impelementor pelayanan publik menjadi kunci. Jika perilaku implementornya tidak baik, maka sebagus apa pun sistem dalam mal pelayanan publik, maka output layanannya akan tetap buruk.

"Memang semua harus berubah. Percuma saja sistem berubah, tetapi perilakunya tidak berubah," tegas Tunggul.

"Menurut saya, mal pelayanan publik ini sangat bagus dan yang pasti akan sangat memudahkan masyarakat. Akan sangat bagus lagi jika dikombinasikan dengan SDM yang profesional, memenuhi prinsip kelayakan, responsif dan kenyamanan di dalamnya," tambah Tunggul.

(JW/EAL)