Apresiasi itu disampaikan Ranto Sibarani, koordinator tim hukum pasangan calon nomor 1 dalam keterangan persnya, Selasa, (8/12).

Menurut Ranto, diberhentikannya empat petugas TPS menunjukkan bahwa pihak penyelenggara pemilu yaitu KPU Tapanuli Selatan dan KPU Provinsi Sumatera Utara bekerja dengan baik sehingga ke depan hal tersebut tidak lagi terjadi.

"Kita sangat apresiasi kepada penyelenggara pemilu di Kabupaten Tapanuli Selatan yang sudah menindaklanjuti laporan kami, Senin 7 Desember 2020. Dimana dalam hal tersebut kami melaporkan adanya keterlibatan oknum penyelenggara saat pembagian surat model C pemberitahuan KWK kepada pemilih yang dilampirkan dengan kartu nama salah satu pasangan calon kepala daerah Tapsel kepada masyarakat," kata Ranto Sibarani.

Atas laporan tersebut, Ranto menyebut pihaknya menyambut baik kinerja cepat dari penyelenggara pemilu Tapsel.

Saat ini KPU Tapsel bahkan sudah melantik petugas yang baru dengan harapan kejadian tersebut tidak terulang dalam Pilkada serentak 2020.

"Kita sangat berharap kepada pihak penyelenggara pemilu khususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan tetap menjaga independensi. Penyelenggara itu bersikap netral. Jangan sampai mencederai pemilu dengan kepentingan salah satu paslon," ungkapnya.

Ranto menambahkan, KPU dan Bawaslu harus menyelidiki kasus tersebut lebih dalam, karena menduga peristiwa tersebut juga telah terjadi transaksi lainnya dalam tanda kutip politik uang.

"Kami juga minta kepada pihak penyelenggara agar kasus tersebut tidak hanya berhenti sampai pemberhentian petugas TPS saja. Kami meminta kepada pihak Gakumdu juga menindaklanjuti adanya dugaan pidana dalam perkara tersebut. Karena kami menduga pemberian formulir model C pemberitahuan KWK bersamaan dengan kartu nama salah satu paslon kepada masyarakat berbau Money Politik dan diduga melibatkan petugas penyelenggara yang lebih tinggi," tegasnya.

Sebelumnya dalam pemberitaan, KPU Tapsel telah memberhentikan empat petugas TPS yang terbukti melanggar kode etik karena bersikap tidak netral.

"Mereka terbukti langgar kode etik Pemilu sehingga harus diberhentikan," kata Ketua KPU Tapsel, Panataran Simanjuntak, bersama Divisi Sosialisasi, SDM dan Parmas, Zulhajji Siregar, Selasa (8/12).

Keempat orang yang dipecat tersebut terdiri dari Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS II Dusun Tanjung Baru, Desa Huta Baru Kec. Aek Bilah, Tua Pandapotan.

Kemudian dua anggota KPPS TPS 2 Dusun Tanjung Baru atas nama Sarmi Tambunan dan Rogantian Pasaribu serta Rohman Saleh Dalimunthe yang bertugas sebagai Petugas Ketertiban TPS tersebut.

"Sesuai dengan laporan masyarakat dan temuan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di media sosial bahwa petugas TPS saat menyampaikan Formulir C Pemberitahuan-KWK (undangan gunakan hak pilih) disertai dengan kartu nama salah satu Paslon Pilkada Tapsel," tukas Panataran

(JW/EAL)