Komitmen Perangi Diskriminasi Internasional Pada Sawit

Komitmen Perangi Diskriminasi Internasional Pada Sawit
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo saat berdialog dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Muhyiddin Yassin di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/2). (ANTARA/BPMI Setpres/Agus Suparto/pri.)

Analisadaily.com, Jakarta - Indonesia dan Malaysia berkomitmen bekerja sama untuk memerangi diskriminasi internasional terhadap minyak sawit.

Mengenai masalah minyak sawit, Indonesia akan terus memerangi diskriminasi terhadap minyak sawit dan perjuangan ini akan dilakukan. lebih efektif jika dilakukan bersama," kata ?Presiden Indonesia Joko Widodo dalam jumpa pers usai pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin di Istana Merdeka, Jumat (5/2).

“Indonesia mengharapkan komitmen yang sama dari Malaysia dalam masalah sawit ini,” tutur Jokowi dilansir dari Channel News Asia.

Muhyiddin menyatakan keprihatinan mereka atas kampanye anti-minyak sawit yang terjadi di Eropa dan Australia.

“Kampanye anti sawit ini tidak berdasar, tidak mencerminkan keberlanjutan industri sawit dunia, dan bertentangan dengan komitmen Uni Eropa (UE) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tentang praktik perdagangan bebas,” ujar Muhyiddin.

Dia memberi tahu Jokowi, bahwa Malaysia telah memulai tindakan hukum terhadap UE pada 15 Januari di WTO, seperti yang telah dilakukan Indonesia sebelumnya.

“Malaysia akan terus bekerja sama dengan Indonesia dalam masalah diskriminasi kelapa sawit, terutama dalam penguatan Dewan Negara Produsen Minyak Sawit, sehingga kita dapat melindungi industri minyak sawit dan menyelamatkan jutaan petani kecil yang mata pencahariannya hanya bergantung pada minyak sawit di Malaysia. dan Indonesia," kata Muhyiddin.

Ini adalah kunjungan resmi pertama Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin ke luar negeri sejak menjabat tahun lalu. Ia tiba di Jakarta pada Kamis sore atas undangan Pak Widodo.

Di samping bicara tentang sawit, kedua pemimpin itu juga membahas isu-isu terkait perlindungan TKI di Malaysia dan penerapan jalur hijau timbal balik (RGL) hingga krisis politik yang terjadi di Myanmar saat ini.

Mereka telah menginstruksikan menteri luar negeri masing-masing untuk berbicara dengan ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) agar dapat diadakan pertemuan mengenai masalah tersebut, tambahnya.

Terkait masalah Laut China Selatan, Widodo mengatakan stabilitas di kawasan dapat dicapai jika semua negara menghormati hukum internasional, termasuk United Nations Convention for the Law of the Sea.

Setelah pertemuan tersebut, kedua pemimpin melanjutkan untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Baiturrahim di dalam halaman istana, diikuti dengan makan siang resmi yang diselenggarakan oleh Jokowi.

Protokol ketat Covid-19 diberlakukan untuk kunjungan ini, kata kementerian luar negeri Malaysia sebelumnya dalam sebuah pernyataan, menambahkan tidak akan ada kontak fisik selama perjalanan.

Muhyiddin juga menginstruksikan durasi kunjungan resmi kurang dari 24 jam untuk meminimalkan risiko di tengah pandemi.

Dia akan kembali ke Malaysia segera setelah makan siang berakhir dan menjalani karantina wajib seperti yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

(CSP)

Baca Juga

Rekomendasi