Aksi ini bertujuan mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di UPTD SD Negeri 01 Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi.

Dalam aksinya, massa membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan tegas. Mereka meminta Kejari Batu Bara melakukan penyelidikan mendalam terkait penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran (TA) 2023 hingga 2025 di sekolah tersebut. Selain itu, APDESU juga mendesak Inspektorat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara untuk melakukan audit menyeluruh.

Koordinator aksi, Adam mengatakan bahwa pihaknya menemukan sejumlah indikasi kejanggalan yang dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat berwenang. Dugaan tersebut berkaitan erat dengan transparansi penggunaan anggaran operasional sekolah dan proses penerimaan siswa baru.

"Kami datang untuk meminta Kejaksaan Negeri Batubara mengusut dugaan penyimpangan Dana BOS dan mengevaluasi pelaksanaan PPDB di SDN 01 Labuhan Ruku. Kami berharap prosesnya dilakukan secara terbuka dan profesional," ucapnya dalam orasinya.

Tidak hanya mendatangi pihak kejaksaan, massa juga bergerak ke Kantor Bupati Batubara. Mereka meminta pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan serta memastikan seluruh satuan pendidikan menjalankan PPDB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut APDESU, transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan sangat krusial demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Oleh karena itu, mereka meminta seluruh pihak terkait memberikan perhatian yang serius.

Adapun poin-poin tuntutan utama APDESU yakni meminta Kejari menyelidiki penggunaan Dana BOS di SDN 01 Labuhan Ruku untuk TA 2023–2025, Mendesak Inspektorat dan Dinas Pendidikan melakukan audit menyeluruh atas anggaran pendidikan sekolah terkait, Menuntut transparansi dan evaluasi ketat pada pelaksanaan PPDB agar berjalan sesuai regulasi dan Meminta Pemkab Batubara memperketat pengawasan di seluruh satuan pendidikan.

Aksi unjuk rasa berjalan dengan tertib di bawah pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Usai menyampaikan orasi, perwakilan demonstran menyerahkan berkas pernyataan sikap kepada pihak Kejari Batubara dan Pemerintah Kabupaten Batubara untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala UPTD SD Negeri 01 Labuhan Ruku belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan yang dilayangkan oleh APDESU. Upaya konfirmasi kepada pihak sekolah masih terus dilakukan. Di sisi lain, Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara juga belum memberikan keterangan resmi mengenai desakan pemeriksaan ini.

APDESU menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal perkembangan penanganan laporan ini dan meminta aparat penegak hukum segera memberikan kepastian hukum atas aspirasi yang telah disampaikan.

(JW/RZD)