Penilaian itu dikemukakan Akademisi Universitas Dharmawangsa Medan, Dr Rahman Tahir, M.IP Sabtu (8/8/2026), di Medan.

"Gubernur Bobby telah membangun legacy baru dalam tata kelola pemerintahannya dengan 'ngantor bareng' Komisi D DPRD Sumut turun langsung ke Nias untuk melihat dan mengawal pembangunan," kata Rahman Tahir, Sabtu (8/8/2026).

Dosen Administrasi Publik Universitas Dharmawangsa itu menegaskan, tradisi legacy baru yang digagas Bobby merupakan langkah visioner dan diharapkan menjadi contoh bagi kepala daerah di Indonesia khususnya para bupati/walikota di Sumut sebagai role model kepemimpinan Agile Government.

"Ini sangat jarang dimiliki gubernur atau kepala daerah lain. Bobby secara terbuka mengajak legislatif untuk bersama-sama turun langsung mengawasi pembangunan," kata Tahir.

Secara kelembagaan, gubernur menjalankan pemerintahan daerah, melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan perangkat daerah. Sementara DPRD menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan.

"Perbedaan fungsi tersebut justru merupakan bagian penting dari mekanisme tata kelola pemerintahan daerah," kata Rahma Tahir.

Karena itu, bagi Bobby, Nias sebagai daerah tertinggal menjadi tempat yang tepat untuk mengimpelentasikan tagline 'Kolaborasi Sumut Berkah'. Bahwa Tagline ini tidak berhenti hanya pada narasi tetapi percepatan pembangunan, pemerataan, pengawasan DPRD, dan pelayanan masyarakat dapat berjalan bersama (inklusif).

“Program berkantor di Nias memang dirancang Bobby untuk mempercepat pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di wilayah yang selama ini dianggap tertinggal. Di bawah tangan dingin Bobby, kedua lembaga mampu berjalan beriringan karena memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan pembangunan berjalan efektif,” ucapnya.

Rahman melihat, langkah Bobby melibatkan Komisi D sebagai pesan bahwa dirinya bukan pemimpin ekslusif serta antikritik.

Menurutnya, seorang kepala daerah justru akan semakin kuat ketika kebijakannya terbuka untuk dilihat, diuji, dan dikritisi oleh lembaga yang memang memiliki fungsi pengawasan.

“Gubernur kita ini sangat cerdas dan layak diapresiasi. Meskipun di tengah dinamika yang terjadi di DPRD beliau tetap menggap pengawasan dan kolaborasi itu sangat penting,” katanya.

Dengan ini aan terlihat sebenarnya diantara eksekutif dan legislatif tidak ada permasalahan. Tergambar bagaimana dua institusi dengan fungsi berbeda, dapat hadir di Nias untuk melihat persoalan yang sama demi kemaslahatan dan optimalisasi pembangunan masyarakat Nias.

(RZD)