"Tidak perlu beras impor. Ada banyak daerah yang bisa jadi penyanggah beras kita, termasuk Aceh. Karena di sana banyak beras dan lahan mereka juga luas. Jadi menurut saya, impor itu dibatalkan saja, apalagi Sumatera Utara surplus beras," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, Rabu (17/3).

Pemerintah akan melakukan impor beras sebanyak sekitar 1 juta ton pada awal tahun ini. Langkah impor terpaksa dilakukan untuk menjaga stok beras nasional.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras pada Januari-April 2021 mencapai 14.53 juta ton atau naik 26.84 persen dibanding periode sama tahun 2020.

Adapun daerah yang berpotensi memproduksi beras di atas 500.000 ton selama periode itu, antara lain, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Barat.

Secara nasional, produksi beras juga mencukupi kebutuhan yang sekitar 29 juta ton per tahun. BPS mencatat, produksi beras Indonesia mencapai 31,31 juta ton tahun 2019 dan naik menjadi 31,33 juta ton tahun 2020.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, menegaskan akan mengutamakan menyerap produksi beras dalam negeri untuk kebutuhan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebelum melaksanakan penugasan impor beras sebanyak satu juta ton.

"Prinsipnya kami utamakan produksi dalam negeri untuk penyerapan CBP," kata Budi Waseso dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI dilansir dari Antara, Rabu (17/3).

Dia mengatakan, hingga hari ini Bulog bersama dengan Kementerian Pertanian masih terus melakukan penyerapan produksi gabah dan beras dalam negeri di seluruh Indonesia.

Bahkan, menurut Buwas, Bulog belum tentu akan melaksanakan penugasan impor beras, mengingat saat ini memasuki masa panen raya padi di seluruh Indonesia.

"Walau kami mendapat tugas impor satu juta ton, belum tentu kami laksanakan, karena kami tetap prioritaskan produk dalam negeri sekarang yang mencapai masa puncak panen raya," tegas Budi.

(CSP)