Menko PMK Muhadjir Effendy Soroti Persoalan Stunting di Nias

Menko PMK Muhadjir Effendy Soroti Persoalan Stunting di Nias
Menko PMK, Muhadjir Effendy (Analisadaily/Istimewa)

Analisadaily.com, Nias Utara - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia Muhadjir Effendy mengunjungi Kepulauan Nias, Selasa (16/3). Kunjungan dalam rangka menangani permasalahan yang terkait dengan pembangunan manusia dan kebudayaan.

Pada kunjungan kerja hari pertama, Menko Muhadjir Effendy mengadakan dialog bersama bidan desa, masyarakat, camat, petugas Puskesmas dan lainnya, mengenai stunting (gangguan pertumbuhan pada anak karena kurangnya gizi), di Kantor Kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias dan Kantor Kepala Desa Umbubalodano, Kecamatan Sitolu Ori, Kabupaten Nias Utara.

Menko menyebutkan, Kepulauan Nias merupakan daerah yang disoroti terkait stunting. Angka stunting di Kepulauan Nias masih berada di atas rata rata nasional. Untuk itu, Kepulauan Nias menjadi perhatian penting bagi pemerintah pusat.

"Akan kita kumpulkan lagi data, akan kita lihat secara menyeluruh, Nias mendapat perhatian karena angkanya masih di atas rata rata nasional atau 27 persen, jadi harus ditekan betul," kata Menko, dalam keterangan resmi diperoleh Kamis (18/3).

Menko akan melibatkan semua kementerian dan lembaga terkait sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang menargetkan angka stunting nasional menjadi 14% pada tahun 2024. Untuk itu, ke depan stunting akan ditangani secara khusus, penanggung jawab utamanya adalah BKKBN dan PERPRES-nya masih diproses.

Dikatakannya, permasalahan perempuan dan anak juga perlu menjadi perhatian bagi semua pihak. Karena perempuan dan anak termasuk kelompok rentan dan kelompok strategis.

"Masa depan Indonesia ini akan ditentukan oleh perempuan dan anak," ujarnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, R Sabrina yang mendampingi Menko PMK, mengatakan, Pemprov Sumut mengintegrasikan penanganan stunting di lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Penanganan stunting tidak selalu hanya pada satu OPD saja.

"Jadi, semua dikoordinasikan oleh BAPPEDA, perencanaan dibuat oleh BAPPEDA, kemudian masing-masing melakukan tindakan sesuai yang direncanakan," kata Sabrina.

Daerah yang memiliki angka stunting yang tinggi, menurut Sabrina, dijadikan prioritas seperti Kepulauan Nias. Namun bukan berarti daerah lain yang terdapat stunting tidak diperhatikan.

"Yang terpenting adalah bagaimana ke depannya stunting tidak ada lagi," kata Sabrina.

(RZD)

Baca Juga

Rekomendasi