Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga SE MM menilai langkah Gubernur yang tidak hanya datang berkunjung, tetapi juga berkantor dan menjalankan berbagai aktivitas pemerintahan di daerah, merupakan terobosan positif. Menurutnya, pola tersebut menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak harus selalu berada di pusat pemerintahan untuk menjalankan tugas, tetapi juga perlu hadir langsung di tengah masyarakat.
"Kita pastinya memberikan apresiasi kepada Gubernur. Selama ini Nias itu dianggap, ada bahasa orang mungkin jauh dan masih tertinggal. Tapi belakangan ini perhatian Pak Gubernur cukup serius untuk pembangunan di sana," ujar Ihwan Ritonga di ruang kerjanya, Senin (10/8/2026).
Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, perhatian terhadap Nias menjadi angin segar bagi masyarakat. Apalagi, wilayah kepulauan seperti Nias memiliki karakteristik dan tantangan pembangunan yang berbeda dengan daerah lainnya di Sumut.
Kehadiran pemimpin secara langsung, kata Ihwan, memberikan pesan kuat bahwa masyarakat di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan tidak dilupakan. Sebaliknya, mereka merupakan bagian penting dari pembangunan Sumut yang harus mendapatkan perhatian yang sama.
Ia juga mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan Nias. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumut menjadi modal penting untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik di wilayah tersebut.
"Bukan hanya Pak Gubernur, pemerintah Republik Indonesia juga cukup serius. Kita senanglah kalau ada gubernur seperti ini. Kita berharap Gubernur Sumut ini menjadi contoh bagi gubernur-gubernur lainnya untuk memperhatikan daerah-daerah 3T," katanya.
Ihwan menilai program Gubernur berkantor di daerah memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar memindahkan tempat bekerja. Program tersebut dapat menjadi sarana bagi kepala daerah untuk melihat langsung kondisi masyarakat, mendengar aspirasi, mengevaluasi pelayanan publik dan mengetahui persoalan pembangunan tanpa hanya mengandalkan laporan dari jajaran birokrasi.
Dengan berada langsung di daerah, menurutnya, seorang pemimpin dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat. Mulai dari kebutuhan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, konektivitas, ekonomi masyarakat hingga pelayanan pemerintahan.
"Apalagi sempat berkantor, kemudian kegiatannya di sana. Survei ke sana, lihat ini dan lihat itu. Artinya, paling tidak di masyarakat itu ada semacam kehangatan seorang pemimpin yang hadir di tengah-tengah masyarakat," ujarnya.
Ia mengatakan, kehadiran pemimpin di tengah masyarakat juga dapat menumbuhkan kembali rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah. Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan kebijakan, tetapi juga ingin melihat bahwa pemerintah hadir dan mengetahui secara langsung kondisi yang mereka alami.
Dalam konteks pembangunan Sumut, Ihwan berharap pola tersebut dapat diterapkan secara berkelanjutan di berbagai daerah. Menurutnya, perhatian pemerintah jangan hanya terpusat di wilayah perkotaan atau daerah yang secara ekonomi sudah berkembang.
Daerah-daerah yang masih membutuhkan percepatan pembangunan juga harus mendapat ruang perhatian yang lebih besar. Apalagi Sumut memiliki wilayah yang luas dengan karakter geografis dan potensi ekonomi yang sangat beragam.
"Kita yakin Pak Gubernur bukan hanya Nias. Saya yakin akan melaksanakan ini di beberapa kabupaten atau daerah yang masuk kategori tertinggal," katanya.
Ia menyebut sejumlah wilayah lain juga layak mendapat perhatian serupa. Di antaranya kawasan Pantai Timur Sumut maupun wilayah Selatan Sumut yang memiliki persoalan dan potensi pembangunan masing-masing.
"Mungkin nanti di Pantai Timur, kemudian di Selatan dan daerah lainnya. Kira-kira seperti itu," ujarnya.
Ihwan berharap kebijakan berkantor di daerah tidak berhenti sebagai program sesaat, melainkan menjadi bagian dari pola kepemimpinan yang terus dikembangkan. Menurutnya, semakin sering kepala daerah turun dan bekerja langsung dari daerah, semakin banyak pula persoalan masyarakat yang dapat diketahui secara cepat.
Baginya, pembangunan yang merata hanya dapat terwujud apabila pemerintah memiliki kemauan untuk mendatangi masyarakat, bukan semata-mata menunggu masyarakat datang menyampaikan persoalan ke pusat pemerintahan.
"Pemimpin itu harus hadir. Dengan hadir langsung, masyarakat merasa diperhatikan dan pemerintah bisa melihat sendiri apa yang menjadi kebutuhan mereka," katanya.
Ia pun berharap langkah Gubernur Sumut tersebut dapat menjadi inspirasi bagi kepala daerah lainnya di Indonesia untuk membangun pola pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat. Kehadiran pemimpin di daerah, menurutnya, dapat menjadi simbol pemerintahan yang tidak berjarak sekaligus memperkuat semangat pemerataan pembangunan.
"Kalau ini terus dilakukan, saya kira bagus. Daerah-daerah yang selama ini merasa jauh dari pusat pemerintahan akan merasakan bahwa mereka juga menjadi bagian penting dari perhatian pemerintah," pungkas Ihwan.

(NAI/NAI)