Walikota Medan, Bobby Nasution, menyaksikan eksekusi bangunan eks Kantor Koran Portibi (Analisadaily/Istimewa)
Analisadaily.com, Medan - Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menolak pengajuan izin yang disampaikan pemilik bangunan eks Kantor Koran Portibi di Jalan Ahmad Yani VII, tepatnya sudut Jalan KH Abdurrahman Syihab, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat.
Penolakan itu dikarenakan izin yang diajukan masih tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Artinya, pemilik tidak ada niat untuk mengembalikan bentuk bangunan seperti aslinya.
Kabid Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DPMPTSP Kota Medan, Jhon Lase, menyebut utusan pemilik bangunan telah mendatangi DPMPTSP, Jumat (19/3) lalu.
Menurutnya utusan pemilik bangunan kembali mengajukan berkas permohonan pengajuan izin untuk kedua kalinya.
"Berkas permohonan pengajuan izin sudah masuk Jumat lalu dan tadi kita telah rapat dengan OPD terkait termasuk di dalamnya tim ahli bangunan dan cagar budaya. Setelah berkas yang diajukan diperiksa, ternyata masih belum lengkap dan pemohon belum mengikuti aturan-aturan yang berlaku di kawasan heritage (cagar budaya)," kata Jhon Lase, Rabu (24/3).
Oleh karenanya, sambung Jhon, DPMPTSP akan menyurati pemohon agar melengkapi kekurangan sesuai aturan, termasuk rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan tim ahli cagar budaya, sehingga pemohon nantinya melengkapi gambar sesuai gambar asli bangunan.
"Besok surat akan kita kirim kepada pemohon," jelasnya.
Jhon berharap agar pemohon dapat melengkapi kekurangan tersebut sehingga berkas pengajuan izin dapat diproses.
"Sudah dua kali penolakan kita lakukan, sebab pemohon masih saja mengajukan gambar rencana tekhnis bangunan yang tidak sesuai. Seharusnya, gambar rencana tekhnis bangunan yang diajukan penampakan depannya sesuai dengan bentuk bangunan asli," terangnya.
Selain DPMPTSP, Jhon mengatakan bahwa Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Kota Medan juga akan menyurati pemohon agar melengkapi kekurangan tersebut.
Diungkapkannya, pasca pembongkaran yang dilakukan Pemko Medan, bangunan eks Kantor Koran Portibi dalam status stanvas sehingga tidak boleh dilakukan pengerjaan apapun.
"Apabila dalam status stanvas ditemukan proses pembangunan, maka Satpol PP pasti langsung menindaknya. Sebab, bangunan ex Kantor Koran Portibi tidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunana (SIMB)," pungkasnya.
Terpisah, Kasatpol PP Kota Medan, M. Sofyan, menegaskan pihaknya siap melakukan tindakan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
"Kita terus melakukan pengawasan atas bangunan eks Kantor Koran Portibi yang saat ini dalam status stanvas," kata Sofyan.
(JW/EAL)
