Berbagai upaya dilakukan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumut dengan mengundang kedua pihak Yayasan Pendidikan Dan Sosial Dwiwarna yang saling mengklaim sebagai pembina yayasan, yakni Cemerlang dan Dr. Mahrizal Masri.

Namun kesepakatan mengakhiri konflik dualisme yayasan justru belum menemui titik terang. Dampak konflik yayasan menyebabkan dualisme Rektor ITM yakni Pelaksanatugas atau Plt Rektor Ir. Ramlan Tambunan, yang ditunjuk oleh pembina yayasan bernama Cemerlang.

Adapun Rektor ITM versi pemilihan Senat Institut tahun 2020, Dr Kuswandi, tidak diakui LLDikti, membuat konflik semakin tajam. Akibatnya nasib ribuan mahasiswa kian tak menentu.

Menanggapi konflik ITM, salah seorang alumni Teknik Geologi Sahat Simatupang menyatakan keprihatinannya. Sebagai mahasiswa aktivis kampus, Sahat berharap ITM segera mengakhiri kemelut dualisme yayasan.

"Sangat kami sesalkan jika kemelut dualisme yayasan merembet menjadi dualisme Rektor yang berunjung ancaman sanki pembekuan atau pencabutan izin penyelanggaraan pendidikan ITM meskipun itu tak mudah," kata Sahat, Sabtu (27/3).

Perkembangan terbaru, ujar Sahat, puluhan dosen dan karyawan di pecat atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dengan alasan dampak Covid-19. Anehnya, kata Sahat, surat PHK itu ditandatangani Munajat selaku pengurus Yayasan Pendidikan Dan Sosial Dwiwarna dan Plt Rektor ITM Ramlan Tambunan.

"PHK massal dosen dan karyawan ITM justru menambah masalah baru. Seharusnya LLDikti secara tegas melarang penggunaan wewenang akademis dan non akademis seperti PHK massal saat upaya penyelesaian konflik tengah ditempuh," ujar Ketua Umum DPP Relawan Jokowi Relawan Indonesia Kerja (RIK) tersebut.

Sahat menilai, penyebab kisruh berkepanjangan di ITM justru karena LLDikti antara mengakui dan tak mengakui Plt Rektor Ramlan yang diangkat atau ditunjuk yayasan.

"Seharusnya LLDikti secara tegas tak mengakui Ramlan Tambunan sebagai Rektor, karena tata cara pemilihan Rektor yang sah dipilih Senat Institut dan bukan diangkat atau ditunjuk Pembina Yayasan Pendidikan Dan Sosial Dwiwarna, sesuai bunyi Statuta ITM. Jadi sebenarnya Ketua LLDikti yang lama Prof. Dian Armanto mungkin tanpa sadar membuat konflik ITM ini jadi berlarut-larut," terang jurnalis Tempo itu.

Sebagai alumni yang peduli dengan kampus, Sahat mengaku sedih karena kampus tempatnya menimba ilmu dan belajar berorganisasi terancam tutup karena dualisme yayasan.

"Kami terpanggil ikut menyelesaikan masalah ITM dengan mencari cara penyelesaian yang tidak merugikan hak mahasiswa dan dosen," ujar Sahat.

Sahat juga mengingatkan pembina dan pengurus Yayasan Pendidikan Dan Sosial Dwiwarna saat ini, para pendiri Yayasan Dwiwarna yang namanya tidak dicantumkan dalam akte notaris khususnya dari keluarga para veteran masih ada.

"Kembalikan semuanya kepada aturan Undang-Undang Yayasan dan Statuta ITM. Kampus ITM jangan sampai sengaja ditutup dan dijual. Kami juga minta LLDikti agar memahami akar masalah ITM yang sebenar-benarnya," tegas Sahat.

(JW/CSP)