Situasi ini membuat personel Polres Pematangsiantar dan Satpol PP turun tangan menertibkan. Namun upaya yang dilakukan sempat tidak membuahkan hasil memuaskan, sehingga kerumunan yang mengancam munculnya klaster baru Covid-19 pun terjadi.

Berjam-jam petugas menertibkan dan jalan terakhir, lewat kebijakan pihak BNI Kota Pematangsiantar, polisi membagikan nomor antrean kepada penerima bantuan. Alhasil, perlahan kerumunan mulai teratasi, tetapi warga lebih dahulu rebut-rebutan.

Warga berkerumun mengaku pelaku UMKM, yang bertujuan untuk menerima penyaluran bantuan karena dampak Covid-19. Warga sendiri mengaku terpaksa datang ke kantor Cabang BNI Pematangsiantar sesuai petunjuk pihak bank untuk mendapatkan bantuan sebesar Rp 1.200.000.

"Saya datang ke sini bersama rombongan karena ATM kami terblokir. Kami disuruh datang untuk perbaikan," kata Sihen yang mengaku sebagai warga Bah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja.

Guna mendapatkan bantuan, tidak sedikit warga rela datang sejak dini hari.

"Dari jam dua pagi di sini tapi tidak dapat nomor antren, terus kami disuruh ke luar. Terus katanya trip kedua ada jam sembilan, tapi dari jam sembilan hingga tengah sepuluh nggak dapat juga," kata seorang ibu yang mengeluh dengan sistem yang diberlakukan pemerintah maupun BNI.

Usai kejadian tersebut, Ketua Satgas Covid-19 Pematangsiantar, Daniel Siregar, memanggil pimpinan Cabang BNI Pematangsiantar.

"Kami sudah memanggil pimpinan cabang dan melakukan rapat bagaimana untuk mengantisipasi kerumunan," ucapnya.

Jelasnya lagi, warga yang berkerumun merupakan penerima bantuan UMKM dari Kementerian Koperasi yang disalurkan melalui BNI. Sebanyak 14 ribu penerima yakni 3000 penerima dari Pematangsiantar dan 11 ribu dari Simalungun.

"Setiap harinya masyarakat harus mengantre sebanyak 400 orang untuk melakukan verifikasi data penerimaan bantuan. Sehingga kita harus lakukan pengawasan agar tidak terjadi klaster baru. Antrean tersebut dapat dipastikan hingga bulan Juli nanti," ucapnya.

Dirinya juga berharap bagi warga yang hadir untuk tidak membawa rombongan.

"Kami imbau agar warga yang hadir ke BNI merupakan penerima tanpa harus membawa anak dan orang tua yang rentan," ucap Ketua Satgas.

(FHS/RZD)