Masalah PPDB, Edy Rahmayadi Diminta Ambil Tindakan

Masalah PPDB, Edy Rahmayadi Diminta Ambil Tindakan
Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar (Analisadaily/Jafar Wijaya)

Analisadaily.com, Medan - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara mendesak Edy Rahmayadi untuk segera mengambil tindakan mengatasi permasalahan Pelaksanaan Penerimaan Didik Baru (PPDB) tingkat SMA Tahun 2021.

Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar mengatakan, pihaknya banyak menerima keluhan dari para orang tua peserta didik yang sampai saat ini kelulusan belum juga diumumkan.

"Sampai sore ini, masih banyak laporan pengaduan ke saya terkait masalah pelaksanaan PPDB ini. Ada orang tua siswa melaporkan anaknya stres menunggu pengumuman yang belum juga diumumkan," kata dia, Kamis (17/6).

Ia menilai kekacauan yang terjadi pada pelaksanaan PPDB tahun ini masih dianggap enteng. Menurutnya hal ini perlu tindakan cepat karena menyangkut masa depan anak dalam pendidikan.

"Gubernur jangan menganggap enteng permasalahan ini. Yang kami lihat Gubernur kunker (kunjungan kerja) ke daerah-daerah dan Kadisdik (Kepala Dinas Pendidikan) Sumut juga tidak ada di Medan," tulisnya lagi.

"Edy Rahmayadi segera mengambil tindakan cepat yang solutif mengatasi pelaksanaan PPDB yang kacau ini," sambungnya.

Abyadi juga mengaku, pihaknya telah banyak menemukan penyebab kekacauan pada PPDB Tahun 2021 ini bisa terjadi. Salah satunya rendahnya kapasitas server sehingga sulit diakses hingga hilangnya beberapa kategori seperti pilihan sekolah dan pilihan jalur.

"Seharusnya Disdik Sumut memilih atau menetapkan pihak ketiga (vendor atau programer) yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan PPDB," terangnya kembali.

Dia pun menyarankan agar Gubernur segera menemukan solusi untuk menyempurnakan aplikasi yang menuai banyak keluhan dari masyarakat. Selain itu, peningkatan server dengan menyiapkan bandwith internet yang lebih tinggi serta pembagian jadwal pendaftaran terhadap Kabupaten/Kota yang ada di Sumut.

"Tapi sampai sekarang kita belum melihat tindakan Gubernur Sumut untuk mengatasi persoalan ini," tambahnya.

(JW/CSP)

Baca Juga

Rekomendasi