Dia menjelaskan, dana Pilkades sebesar Rp 5,3 miliar ini dengan rincian, untuk biaya operasional pemilihan sebesar Rp 2 miliar. Honor Panitia Pemilihan kepala Desa (PPKD) sebesar Rp 1,6 miliar.

"Kemudian untuk operasional panitia, alat tulis kantor, perjalanan dinas, honor panitia pelaksana kegiatan, cetak, makan minum, dan lainnya sebesar Rp 1,3 miliar. Selanjutnya ditambah untuk biaya pengamanan sebesar Rp 490 juta, sehingga total keseluruhan sebesar Rp 5,3 miliar," ucapnya, Jumat (17/9).

Dia menjelaskan, untuk dana operasional Pilkades sebesar Rp 2 miliar ini dengan rincian untuk operasional pemilihan di 200 desa dengan masing-masing desa Rp 10 juta.

"Desa yang melaksanakan Pilkades ada 200. Biaya operasional untuk penyelenggaraan Pillkades per desa masing-masing Rp 10 juta, sehingga untuk operasional Rp 2 miliar," jelasnya.

Dia menambahkan, sedangkan honor PPKD sebesar Rp 1,6 miliar ini diberikan kepada anggota PPKD masing-masing menerima Rp 200 ribu per bulan.

"PPKD untuk satu tempat pemungutan suara berjumlah 5 orang. Ada 400-an TPS se-Taput, sehingga kalau dihitung ada kurang lebih 2.000 orang anggota PPKD, diberikan honorarium selama 4 bulan dengan besaran Rp 200 ribu per bulan, sehingga membutuhkan anggaran Rp 1,6 miliar," katanya.

Dia mengakui, khusus untuk biaya honor PPKD ini memang terbilang minim. Namun hal ini disebabkan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Taput mengalami recofusing untuk penanganan pandemi seiring meningkatnya kasus Covid-19 sampai bulan Agustus 2021.

"Sehingga tidak memungkinkan untuk menambah honorarium PPKD yang berjumlah 2.000 orang," tandasnya.

(CAN/RZD)