Kebijakan itu dengan mewajibkan pelaku perjalanan domestik atau penumpang pesawat untuk menyertakan hasil pemeriksaan negatif Covid-19 dengan skema PCR.

"Pemerintah ingin memastikan, siapa pun yang naik pesawat dengan tingkat probabilitasnya untuk positif itu kecil, caranya dengan tes PCR," kata Anggota DPR RI, Rahmad Handoyo dilansir dari Antara, Minggu (24/10).

Rahmad dapat memastikan jika aturan jaga jarak sangat sulit diterapkan di dalam pesawat. Selain itu, potensi penyebaran juga tinggi dengan rentang perjalanan sekitar satu sampai tiga jam.

"Harus dipahami bersama bahwa aturan ini memiliki tujuan baik," ucap dia.

Menurutnya, tes PCR lebih efektif dan akurat bila dibandingkan swab antigen. Dia memcontohkan beberapa peristiwa, dimana seseorang yang telah menjalani tes antigen dinyatakan positif Covid-19 usai melalui tes PCR.

Ia mengakui jika aturan itu tidak menyenangkan banyak pihak. Tetapi itu merupakan pilihan sulit yang harus ditempuh.

"Inilah bentuk tanggung jawab negara melindungi rakyat dari potensi klaster Covid-19 ketika naik pesawat," katanya.

Ia mengungkapkan beberapa pekan terakhir, penggunaan mode transportasi udara sangat tinggi. Bahkan, dirinya pernah tidak mendapatkan tiket pesawat dari Solo menuju Jakarta.

"Bahkan lewat Yogya menuju Jakarta pun sudah tidak ada tiket penerbangan," ungkap Rahmad.

Ketua Satuan Tugas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zubairi Djoerban, juga mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu. Dia pun menyerukan pentingnya kebijakan tes PCR sebagai syarat guna melakukan perjalanan lewat transportasi udara.

"Saya pikir kebijakan tes PCR negatif sebelum naik pesawat itu penting," kata Zubairi lewat akun twitter resminya.

Zubairi mengajak pengguna pesawat tetap menggunakan masker saat di dalam transportasi udara itu. Dia menyinggung potensi penularan Covid-19 di ruangan tertutup seperti pesawat.

(CSP)